Pj Gubernur PBD : Kerjakan 9 Agenda Dalam 100 Hari Kerja
SORONG-Paska kedatangan Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr.Drs. Muhammad Musa’ad.,M.Si di wilayah Kota Sorong. Jumat (16/12). Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Papua Barat daya menekankan, kehadiran Provinsi Papua Barat Daya adalah merupakan perjuangan bersama.
“Semua orang adalah pejuang, baik yang di belakang meja, yang hanya berdoa di rumahnya pun disebut pejuang. Kita semua pejuang meskipun dengan kontribusi yang berbeda-beda. Yakni, baik para Bupati, Walikota, DPR, Pj Gubernur Papua Barat bahkan Presiden juga pejuang, yang bertujuan yang sama membentuk provinsi Papua Barat Daya,”jelas Pj. Gubernur Provonsi Papua Barat Daya.
Muhammad Musa’ad menyampaikan Pj. Gubernur Papua Barat Daya bersama Pj. Sekertaris PBD hadir untuk meletakkan dasar pondasi membangun Papua Barat Daya. Pj. Gubernur PBD menambahkan, saat datang ke Sorong ia terharu bahkan meneteskan air mata lantaran melihat antusiasme dan sambutan yang luar biasa.
“Dan, ada keharuan yang saya rasakan karena ada tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan kepada saya dan juga Sekda PBD untuk melaksanakan amanah ini. Ini tugas awal di provinsi baru, dan saya yakin provinsi ini dapat berlari lebih cepat daripada 3 provinsi lain. Karena kondisi saat ini sudah luar biasa,” ungkapnya.
Berikut, sambung Pj. Gubernur Papua Barat Daya, adalah 9 agenda 100 hari kerja yakni : Pertama, Konsolidasi internal dan eksternal, yakni koordinasi dan konsolidasi internal dengan TNI/Polri Bupati, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh stakeholders daerah. Kemudian rapat koordinasi bersama seluruh Bupati dan roadshow ke seluruh kabupaten dan kota. Dan, koordinasi dan konsolidasi eksternal dengan pemerintah Kabupaten dan Kota serta provinsi induk serta pembentukan tim komunikasi publik dan cipta kondisi.
Kedua, penataan regulasi yakni penyusunan dan penetapan regulasi prioritas dan strategis daerah. Ketiga, peletakan dasar pembangunan diantaranya penetapan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2023, penyusunan RPD tahun 2024-2026, koordinasi penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah serta pembentukan tim asistensi percepatan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya.
Keempat, penyiapan infrastruktur pemerintahan diantaranya penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan dan penyiapan serta perencanaan pembangunan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya. Kelima, koordinasi P3D diantaranya koordinasi bersama pemerintah provinsi induk kabupaten dan kota serta pemerintah Kementerian maupun lembaga tentang pengalihan personil pendanaan prasarana dan dokumen.
Keenam, penataan organisasi dan kelembagaan yang efektif yakni Pergub struktur organisasi dan tata kerja. Ketujuh, manajemen ASN, yakni assessment dan pengisian struktur serta penempatan ASN. Kedelapan, persiapan pemilihan mrp dan anggota dprp kursi pengangkatan yakni Pergub pemilihan pembentukan pansel mrp dan koordinasi pemilihan anggota dprp melalui pengangkatan OAP. Dan, kesembilan, fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum dalam bentuk fasilitas pembentukan KPU dan Bawaslu serta koordinasi penyiapan tahapan Pemilu. “Kami masih ada pekerjaan rumah yakni Stunting, Inflasi dan kemiskinan di wilayah Papua Barat Daya,”pungkasnya. (juh)
