Kelly : Ukuran Keberhasilannya Itu Audit BPK dan Penilaian Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat
SORONG – Wali Kota Sorong, Drs.Ec. Lamberthus Jitmau,MM di periode kedua kepemimpinannya tahun 2017-2022, dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Penilaian keberhasilannya bisa diukur, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait hasil audir keuangan, serta hasil penilaian kinerja Wali Kota Sorong di akhir masa jabatannya ileh Inspektorat Provinsi Papua Barat. “Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Sorong, Bapak Drs.Ec. Lamberthus Jitmau,MM adalah seorang figure yang berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya,” kata Intelektual Muda Papua Barat yang sehari-harinya menjabat Kepala Dinas Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi kepada Radar Sorong, kemarin (15/6).
Dikatakannya, keberhasilan kepemimpinan Wali Kota Sorong ini bisa diukur. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait hasil audit keuangan, dimana dalam hasil audit BPK, Pemerintah Kota Sorong mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. “WTP ini tidak jauh dari langit, tapi ini merupakan hasil kerja seorang leadership yang mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Sorong, sehingga itu diberikan opini WTP. Opini WTP dari BPK ini bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan standar ormas, tapi ini diberikan berdasarkan standar pemerintahan yang diatur dalam undang-undang,” jelas Kelly.
Lebih lanjut dijelaskannya, opini WTP dari BPK ini berbanding lurus dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat yang menilai seorang pemimpin di akhir masa jabatannya. “Penilaian Inpektorat Papua Barat atas kepemimpinan Wali Kota Sorong ini mendapat presentase sebesar 92,4%, tertinggi di Papua Barat. Dan kata Pak Inspektur Provinsi Papua Barat, selama provinsi ini ada, baru Wali Kota Sorong yang mendapat pembobotan yang nilainya 92,4%, dan itu bisa dibuktikan. Artinya, janji-janji politik yang dituangkan dalam RPJMD, itu semua dilaksanakan, terkait pembangunannya, terkait pemerintahannya, terkait pelayanan kemasyarakatannya,” tandasnya.
Kelly mengakui memang penilaian tidak 100% dan tidak sempurna, karena yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Yang namanya pemimpin pasti saja ada pemimpin-pemimpin berikutnya, demikian juga dengan pembangunan pasti ada kelanjutannya, pemimpin berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. “Minimal ada standar, ukuran, indicator bahwa pemimpin Kota Sorong, Wali Kota Sorong saat ini merupakan seorang figure yang bisa membuktikan antara perkataan dengan tindakan, dan itu bisa dinilai, diuji dengan indicator-indikator yang pasti,” tandasnya lagi.
Bila ada yang selama ini menyoroti Wali Kota Sorong mengapa sekarang ini ke Komisi II DPR, Kelly mengatakan bahwa Wali Kota Sorong ke Komisi II DPR-RI itu memikul beban dan tanggungjawab wilayah Sorong Raya, dan juga tanggungjawab sebagai anak negeri untuk membangun negerinya tanah Papua. “Kalau hari ini Bapak Wali Kota terus berjuang ke Komisi II DPR, itu kapasitasnya ada dua disana, bukan sebagai wali kota, tetapi sebagai Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur, sehingga dia harus berjuang. Dan juga sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat yang harus meyakinkan pemerintah pusat bahwa Papua butuh penambahan provinsi. Hari ini Papua butuh penambahan provinsi, mengenai siapa yang jadi gubernur itu urusan nanti,” katanya.
Kelly menyatakan tidak mungkin kita menunggu orang dari luar datang bicara pemekaran provinsi di tanah Papua. “Kami dengan kami yang ‘berkelahi’, karena itu jangan ada yang kemudian menilai, yang tadinya dari luar Papua datang hanya dengan ‘maaf’ kantong plastic, dan sekarang pake jas dan dasi mewah di negeri ini, harusnya memberikan dukungan demi kemajuan di tanah Papua ini, jangan malah menyoroti kemudian menjatuhkan kepemimpinan anak-anak negeri disini yang sudah dinilai baik oleh instansi yang berwenang melakukan penilaian,” tegas Kelly.
“Hari ini tanah Papua membutuhkan penambahan provinsi, untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membangun gunung-gunung dan lembah-lembah yang penuh misteri, dan itu hanya bisa diperjuangkan oleh anak negeri. Yang lain silahkan berkontribusi di dunia bisnis, usaha, mau bikin ormas ini itu di negeri tanah Papua ini, silahkan !, tapi jangan memojokkan anak negeri yang dipercaya rakyat memimpin di tanah ini, jangan berlebihan,” tegasnya lagi.
Mengenai adanya sorotan terkait pengambilan uang pinjaman di bank, Kelly mengatakan hal itu dalam tahap kewajaran dan itu tidak dilarang dalam sistim pemerintahan, dan ini pun sudah diaudit oleh BPK. “WTP itu hasilnya, Wajar Tanpa Pengecualian. Walaupun mungkin ada yang guyon Wajar Tanpa Pembangunan, tapi Wali Kota Sorong bukan Wajar Tanpa Pembangunan, tapi Wajar Tanpa Pengecualian, dan itu berbanding lurus dengan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Ditegaskannya, penilaian WTP dari BPK, dan pembobotan yang nilainya 92,4% dari Inspektorat Provinsi Papua Barat, merupakan data dan fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. “Kalau ada yang tidak menerima, silahkan protes dengan data dan fakta, silahkan pertanyakan ke BPK dan Inspektorat. Jangan kita gunakan indicator ormas atau lembaga ini itu untuk menilai pemerintahan, tidak bisa, karena pemerintahan itu punya standar tersendiri. Ada lembaga yang diberikan hak dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menilai kinerja kepala daerah, untuk menilai sistim pemerintahan, untuk menilai pengelolaan anggaran dan sebagainya. “Saya sebagai salah satu pimpinan OPD, memberikan apresiasi kepada bapak Wali Kota Sorong karena menurut penilaian saya, penilaian BPK dan Inspektorat, berhasil dalam memimpin Kota Sorong,” ucapnya.
Ditambahkannya, RPJMD 2017-2022 Kota Sorong dinilai oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat, , dari program kegiatan yang direncanakan itu semua terjawab. “Memang ada yang kurang, tapi yang dari keseluruhan janji-janji politik yang dituangkan ke dalam RPJMD, itu terlaksana. Memang hasil penilaiannya tidak 100% atau tidak sempurna, karena yang sempurna itu hanya punya Tuhan. Kalaupun ada yang kurang, itu pasti ditindaklanjuti oleh pemimpin-pemimpin berikutnya,” pungkasnya. (ian)
