SORONG-Kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial, Rencana Kerja Tahunan dan Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat Daya digelar di Vega Hotel Sorong, Jumat (1/3).
Kepala Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua, Lilian Komaling.S.Hut.M.Si mengatakan bahwa Kegiatan ini untuk kelompok Perhutanan Sosial dalam rangka menyusun rencana kelola pertahanan sosial yang berlaku selama 10 tahun.
Lanjutnya, kemudian diturunkan menjadi rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan tahun 2024 dan ada pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial yang dibentuk oleh kelompok perhutanan sosial.
“Jadi mereka akan mengerjakan dan memanfaatkan potensi dari kawasan perhutanan sosial. Artinya di dibagi-bagi per kelompok,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa kelompok perhutanan sosial berasal dari Kabupaten Tambrauw (Lembaga pengelola hutan dari Della dan Solamalapili dan Lembaga pengelola hutan Kampung dari Klabili) dan dari Kabupaten Sorong (Lembaga pengelola hutan desa dari Belempe dari Klaili).
Ia berharap Kegiatan ini bisa menghasilkan rencana kelola perhutanan sosial, yang akan dilaksanakan oleh kelompok sendiri selama 10 tahun.
“Kemudian menurunkannya menjadi rencana tahunan yang akan dilaksanakan tahun 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST.M.Si mengatakan bahwa Program perhutanan sosial ini menjadi program unggulan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi program ini akan disinergikan dengan semua Kementerian terkait,” katanya.
Dikatakan dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat bisa berkolaborasi.
“Kita berharap nanti akan kita melakukan kolaborasi dengan OPD teknis. Kemudian dengan Balai Diklat di Km 9,” ujarnya.
Menurutnya, Ada edaran menteri dalam negeri kepada gubernur, bupati, walikota untuk menganggarkan dana agar mendukung program perhutanan sosial.
“Jadi kedepan dana otonomi khusus harus digunakan untuk memberdayakan program-program yang sudah dibuat dari program perhutanan sosial, karena ini orang-orang Asli Papua,” tegasnya.
“Kita harus berdayakan mereka. Kalau tidak, mereka semuanya akan membabat (menebang) hutan sampai habis,” ungkapnya.
Sehingga, dikatakan bahwa Masyarakat harus dilatih untuk bagaimana menjual produk dari hasil hutan.
“Karena kita sudah hidup di zaman yang media sosial yang tinggi. Sehingga masyarakatnya dilatih agr bisa membuat produk mereka melalui media sosial,” katanya.
Kelly menambahkan bahwa pihaknya juga akan menyiapkan sebuah galeri untuk menampung semua potensi hasil hutan bukan kayu, seperti minyak lawang, madu, anyaman.
“Ini akan menjadi produk-produk unggulan dan juga menjadi cenderamata atau ciri khas. Kalau orang yang datang ke Papua Barat Daya bisa mendapatkan oleh-oleh di galeri tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Kelly mengatakan bahwa bumi sekarang sudah tidak panas lagi, bumi ini sudah mendidih.
“Jadi kita harus menjaga dan memberdayakan masyarakat. Mereka yang mengelola, sehingga mereka bisa hidup dengan hasil hutan bukan kayu,” katanya.
Menurutnya, mindset masyarakat harus berubah dari menggantungkan hidup dari kayu kepada hasil hutan bukan kayu.
“Potensi hasil hutan bukan kayu cukup melimpah di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya,” katanya.
Lanjutnya, Sehingga masyarakat yang ada di kampung, yang ada di kawasan hutan ini perlu digerakkan, diberdayakan untuk mereka bisa hidup dengan potensi hutan mereka.
“Jadi mereka harus dilatih untuk menyusun perencanaan program untuk jangka waktu 10 tahun. Tapi mereka breakdown dari tahun ke tahun,” jelasnya.
Pria murah senyum tersebut mengatakan bahwa masyarakat harus disiapkan di tengah-tengah percepatan pembangunan.
“Sehingga mereka juga sudah siap untuk menerima perubahan. Tapi tidak meninggalkan budaya, karakter dan kultur,” pungkasnya.(zia)
