SORONG – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali menerima penganugerahan penghargaan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, Jumat (20/10). Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas inovasinya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi aparatur desa atau kampung serta pekerja rentan yang ada di wilayahnya.
“Paritrana Award ini adalah wujud apresiasi dan ajang penghargaan kepada pemerintah daerah pelaku usaha yang telah mengimplementasikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan dengan sangat baik,” ujar Anggoro.
Selain pencapaian indikator cakupan kepesertaan sesuai Instruksi Presiden pemerintah daerah dan pelaku usaha juga berlomba-lomba melahirkan inovasi baru untuk melindungi para pekerja rentan sebagai upaya membantu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dikatakan Anggoro, setiap pekerja pasti memiliki risiko antara lain resiko kecelakaan kerja, risiko pemutusan hubungan kerja, risiko hari tua, risiko memasuki usia pensiun hingga risiko kematian. Sebab itulah negara hadir memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memastikan setiap masyarakat pekerja Indonesia dapat bekerja dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir.
“Bisa dibayangkan bagaimana susahnya jika seorang pekerja harian mengalami kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja untuk sementara waktu sehingga penghasilannya terhenti. Atau anak pekerja harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak bekerja apalagi orang tua meninggal dunia,” ujar Anggoro.
Melaui program ini, lanjut Anggoro, seluruh biaya pengobatan dan perawatan akibat risiko kerja akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, hingga yang bersangkutan sembuh tanpa latas biaya. Bahkan bagi pekerja yang mengalami risiko kerja hingga tidak bisa bekerja sementara waktu, juga mendapat penggantian upah.
“Tak hanya itu, jika pekerja meninggal dunia, juga ada santunan dan beasiswa untuk dua orang anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi itulah wujud kehadiran negara bagi para pekerja di Indonesia,” bebernya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Efendi mengatakan, menimbang strategisnya program jaminan sosial Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan, sejak 2017 pemerintah setiap tahun memberikan penghargaan Paritrana Award. Hal ini sebagai bentuk apresiasi yang tinggi kepada pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, perusahaan UKM dan perguruan tinggi yang telah peduli dan berempati mendukung implementasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan di daerah masing-masing dengan mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya.
“Ini merupakan upaya untuk memastikan semua pekerja khususnya pekerja rentan mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga merasa aman dan tenang dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mengawal dan memastikan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin optimal dalam melindungi seluruh pekerja di pelosok negeri,” ungkap Muhajir Efendi.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin dalam arahannya menambahkan, kehadiran program tersebut sangat fundamental untuk mencegah risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh pekerja, utamanya pekerja rentan dan keluarganya.
“Pekerjaan rentan bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja berisiko tinggi berpenghasilan rendah dan rentan terhadap guncangan ekonomi oleh karenanya keluarga pekerja rentan juga menghadapi kemungkinan lebih besar untuk menjadi miskin ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja,” sebut Wapres.
Sebelum menutup sambutannya, dalam angka penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan Wapres juga meminta para menteri dan kepala lembaga serta seluruh kepala daerah untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program ini melalui dukungan regulasi kebijakan program dan anggaran sehingga dapat memberikan manfaat optimal dalam melindungi pekerja Indonesia.
“Pemerintah telah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024 melalui 3 strategi kebijakan. Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong kemiskinan. Relevan dengan upaya ini, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan harus didorong agar mencakup masyarakat miskin ekstrem,” tandas Wapres.
Untuk diketahui, pada kesempatan tersebut diserahkan penghargaan Paritrana Award kepada 10 kategori. Yaitu kategori penghargaan khusus, kategori pemerintah provinsi terbaik yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat atas capaian perlindungan terhadap 200 ribu pekerja.
Kemudian, kategori pemerintah kabupaten/ kota terbaik, kategori perusahaan besar sektor keuangan perdagangan dan jasa, kategori perusahaan besar sektor manufaktur pertambangan dan migas kategori perusahaan besar sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan, kategori perusahaan menengah, kategori usaha sektor layanan publik. Kategori terbaru tahun ini yakni kategori perguruan tinggi peduli jaminan sosial ketenagakerjaan, dan terakhir kategori usaha kecil mikro. (ayu)
