SORONG-Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Mohammad Musa’ad,M.Si didampingi Pj Sekda Provinsi Papua Barat Ir.Edison Siagian.ME memimpin rapat bersama Forkopimda Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua Barat Daya. Rapat terbatas tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kampung Baru, Jumat (20/10).
Dari Pantauan Radar Sorong, rapat terbatas yang dilaksanakan selama 5 jam tersebut dihadiri Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Pj Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu, Pj Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu dan Pj Sekda Kabupaten Sorong Cliff Japsenang.
Sementara dari unsur-unsur Forkopimda yakni TNI/Polri, Kejati, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya juga turut hadir pada rapat terbatas tersebut.
“Hari ini kita rapat forkopimda yang diperluas. Intinya kita membicarakan berbagai hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Kita mendengarkan laporan dari KPU dan Bawaslu, Forkopimda yang lain,” katanya usai pimpin rapat terbatas bersama kepala daerah Se-Papua Barat Daya dan Unsur Forkopimda.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa di dalam rapat tersebut disepakati ada 5 hal. Yang pertama, setiap 2 minggu sekali akan dilakukan rapat koordinasi.
“Sebelum rapat koordinasi di tingkat pimpinan di atas, itu sudah diawali dengan rapat teknis. Jadi setiap minggu itu teman-teman kita dari semua unsur melakukan rapat teknis. Kemudian kita lanjutkan pada minggu keduanya di tingkat pimpinan,” jelasnya.Kemudian kesepakatan yang kedua, Pj Gubernur PBD mengatakan bahwa akan membentuk tim gabungan dan posko Pemilu.
“Kedua, kita juga sepakat untuk segera dibentuk semacam tim gabungan, sekaligus ada posko Pemilu. Anggotanya terdiri dari berbagai unsur,” katanya.
Kemudian yang ketiga, kata Pj Gubernur PBD disepakati akan membuat pemetaan terhadap penyelenggaraan Pemilu, dengan berbagai aspek di dalamnya antara lain titik-titik kerawanannya, bagaimana distribusi logistiknya.
“Kemudian juga terkait dengan misalnya kita butuh TPS khusus, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik. Jadi di mapping dalam satu peta yang kemudian itu menjadi pegangan kita semua,” jelasnya.
Kesepakatan yang keempat, Pj Gubernur PBD mengatakan bahwa akan melakukan deklarasi Pemilu damai, tetapi setelah nanti penetapan calon presiden dan wakil presiden. Yang diikuti juga dengan gelar pasukan pengamanan untuk Pemilu damai,” katanya.
Selain itu, kata Pj Gubernur dalam rapat membahas pengalaman Pemilu sebelumnya, bagaimana mengantisipasi supaya tragedi Pemilu sebelumnya banyak yang meninggal agar itu tidak terjadi lagi di pemilu kali ini.
“Ada pemikiran kita nanti ada posko kesehatan yang kita jadikan dirikan. Tidak harus di setiap TPS. Tapi paling tidak di beberapa kawasan-kawasan tertentu itu ada posko sehingga penanganannya cepat,” katanya.
“Kasus pengalaman yang kemarin itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk ke depan harus kita lebih antisipatif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal seperti itu,” sambungnya.
Ia menambahkan, bahwa Bawaslu dan KPU juga disepakati akan menyelesaikan NPHD untuk kabupaten/kota serta provinsi.
“Di bulan Oktober ini semua bupati/wali kota sudah siap menyelesaikan NPHD. Sehingga KPU di provinsi maupun kabupaten/kota bisa melaksanakan tugas dengan tenang dan efektif walaupun memang kita butuh sedikit waktu untuk rasionalisasi terhadap usulan KPU dan Bawaslu termasuk dengan pihak keamanan yang kita bahas dalam rapat selama 5 jam sejak jam 11 pagi hingga jam 4 sore,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Maybrat Bernhard Rondonuwu yang memiliki daerah rawan ini mengaku bahwa pada rapat tersebut mengajukan agar Kabupaten Maybrat diberikan perhatian khusus jelang Pemilu 2024.
“Tadi kami juga sudah ajukan pada saat rapat agar Kabupaten Maybrat itu diberi perhatian khusus. Terutama ada beberapa TPS yang memang harus dilihat secara khusus di wilayah Aifat Timur Raya. Karena di wilayah Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya ada 5 Distrik yang digabung itu kita harus sepakat di mana harus ditentukan TPS-nya,” pungkasnya.(zia)
