SORONG – Ketua DPW PKB Papua Barat, Abdullah Gazam usai melakukan pelantikan dan membuka acara musyawarah kerja PKB Kota Sorong meminta kepada para kader PKB agar berpolitik dijadikan ibadah sesuai slogan PKB.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Papua Barat Abdullah Gazam mengatakan bahwa pengurus atau kader PKB yang ada di Papua Barat harus menjadikan politik sebagai ibadah karena Slogan PKB yaitu politik beribadah.
“Kita harus jadikan politik itu ibadah, maka dengan politik sesungguhnya kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan kekuatan politik yang kita miliki, maka sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dan yang tidak bisa menjadi bisa. Percuma menjadi politisi tapi kalau tidak bisa memberikan sesuatu manfaat buat masyarakat konstituen. Hal ini karena sesungguhnya politik hadir, untuk memberikan asas manfaat bagi masyarakat yang paling terbawah,” katanya usai membuka Acara Pelantikan dan Musyawarah Kerja Cabang Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kota Sorong Masa Bakti 2021-2026, yang berlangsung di Hotel Meridien Sorong, Senin (13/12).
Ia mengatakan dengan berpolitik dijadikan sebagai ibadah, maka banyak hal yang bisa dilakukan melalui jalur dan akses politik. Karena harus disadari semua keputusan dan kebijakan yang ada di Indonesia mulai dari pusat sampai tingkat daerah, semua itu tidak terlepas dari urusan politik. Kalau kita sudah ada dalam lingkaran politik, tapi kemudian tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang, percuma,” tegasnya.
Kepada Pengurus DPC PKB Kota Sorong setelah dilantik, Abdullah Gazam menegaskan harus ada langkah-langkah nyata dan strategis yang dilakukan. Diantaranya, persiapan verifikasi partai menuju pemilu 2024 mendatang yang harus dilakukan, karena KPU maupun Bawaslu juga sudah siap, tinggal sistemnya dibuka langsung masuk.
“Yang paling penting, yaitu dengan kapasitas yang melekat pada diri, untuk turun ke masyarakat melihat berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Dengan semangat pengukuhan dan pelantikan Pengurus DPC Kota Sorong, ia meminta agar jangan jadikan ini sebagai sebuah seremonial belaka.
“Tetapi kembalilah ke masyarakat, untuk mendata dan melihat mereka, apa yang menjadi keluhan yang bisa dibantu sesuai dengan kadar dan kemampuan. Karena di Papua Barat khususnya Kota Sorong, banyak yang membutuhkan perhatian dari akses politik,” katanya.(zia)
