SORONG– Menyoal adanya perbedaan persepsi antara Tim Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait penetapan HUT Provinsi Papua Barat Daya yakni tanggal 8 Desember atau tanggal 9 Desember, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musaa’d mengatakan tergantung perspektif melihatnya dari sisi mana.
Dikatakan oleh Pj Gubernur bahwa pemerintahan yang umum, dimana-mana, yang namanya pemerintahan itu mulai pemerintahannya, bukan disahkan undang-undangnya.
“Jadi ada pemerintahan, Papua Barat itu disaat pemerintahannya ada, Papua induk juga begitu tanggal 27 Desember ketika ada mulai pemerintahannya. Jadi tergantung perspektif dengan pemda, nanti dengan DPR silakan dibahas,”ujar Pj Gubernur PBD yang ditemui media usai peringatan HUT ke 2 Provinsi Papua Barat Daya di Lapangan Apel Kantor Walikota, Senin, 9 Desember 2024.
“Tanggal 8 itu hanya tanggal pencatatan undang-undang. Jadi undang-undang itu dikasi nomor tanggal 8. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022 itu tanggal 8. Kalau mau pakai itu tapi yang biasa atau yang umum digunakan diseluruh wilayah provinsi itu setelah pemerintahannya ada,”ujar Mohammad Musaa’d.
Seperti diketahui, saat menyampaikan sambutan pada ibadah syukur HUT ke-2 Provinsi Papua Barat Daya yang digelar Tim Pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Gubernur terpilih Elisa Kambu mengatakan setelah dilantik nanti, yang pertama akan Ia dorong adalah menetapkan tanggal 8 Desember sebagai HUT ke-2 Provinsi Papua Barat Daya, bukan tanggal 9 Desember seperti yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemprov Papua Barat Daya saat ini.
Jelang Lengser, Dua Tugas Belum Diselesaikan
Sementara itu Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad yang ditanya media pekerjaan apa yang belum diselesaikan hingga menjelang akhir jabatannya, dikatakan bahwa 10 program sudah selesa dilaksanakan.
“10 program sudah selesai, ada 2 yang belum selesai yaitu pemilihan anggota DPRP dan DPRK yang diangkat , yang kedua adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),”ungkap Musaa’d .
Seperti diketahui bersama , DPRP sedang berproses, diharapkan Februari sudah dilantik.
“Kemudian RTRW karena itu harus dengan Perda jadi nanti pemerintah dan DPRP untuk menjadikan rancangan perda provinsi, hari ini kita baru sampai pada penyusunan naskah . nanti dilanjutkan oleh gubernur terpilih supaya itu menjadi Perda,”terang Musaa’d.
“Kemudian ada 1 juga yang kita sudah mulai tapi belum dilanjutkan yaitu pembangunan pusat pemerintahan,”imbuh Pj Gubernur Papua Barat Daya. Untuk pembangunan pusat pemerintahan, direncanakan sesuai dengan anggaran, APBNnya akan dimulai tahun ini, awal Desember.
“Januari atau Februari mulai pembangunannya dan diharapkam tahun depan 3 bangunan utama selesai, yaitu Kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP,”sebut Musaa’d.
Sementara tugas pemerintah provinsi, lanjut Musa’ad, pihaknya sudah menyelesaikan tanah, kemjudian tambahan tanah 35 Ha ke belakang.
“Sudah sampai pada penetapan harga, tahun ini kita selesaikan pembayarannya tahap pertama dan akan dilanjutkan tahap berikutnya. Kita juga sudah mulai dengan pematangan lahan untuk mulai membangun SKPD-SKPD,”sebut Musaa’d.
Dari tugas yang belum diselesaikan, Pj Gubernur Papua Barat Daya berharap penuh pada gubernur terpilih yang sudah dipilih oleh masyaraka agar program-program yang dianggap baik dilanjutkan, yang belum baik silakan disempurnakan dan program yang tidak baik silakan ditinggalkan.
“Tapi perlu ada analisa yang komprehensif sehingga sampai pada kesimpulan mana yang perlu dilanjutkan, mana yang perlu disempurnakan dan mana yang memang tidak perlu dilanjutkan,”ujar Musaa’d.
Lanjut dikatakan oleh Musaa’d, program-program yang sudah dilaksanakan seperti program Paitua, Torang Jaga, Jambu Hidup itu memang merupakan program-program yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga diharapkan dapat dilanjutkan dengan disempurnakan sehingga lebih baik lagi.
“Seperti program Torang Jaga, kemarin kita sudah mulai dari 50 ribu sekarang sudah 70 ribu masyarakat yang tidak punya pekerjaan tetap kita asuransikan termasuk saya juga mengusulkan teman-teman wartawan juga masuk di program Torang Jaga,”terang Musaa’d.
Ia berharap dalam program Torang Jaga, dimana tahun ini sudah masuk di ASN , agar tahun depan wartawan juga menjadi kelompok sasaran dari program Torang Jaga. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD), dengan Provinsi Papua Barat sebagian besar sudah diselesaikan dan sebagian masih harus dibicarakan lagi.
“Semua aset-aset yang ada di wilayah Papua Barat Daya yang bisa diserahkan agar diserahkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan PAD,”pungkas Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musaa’d. (ros)
