SORONG-Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad mengucapkan ”Selamat hari jadi provinsi Papua Barat Daya Ke-2” kepada seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya.
Hal tersebut dikatakan pada momen Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat Daya yang ke-2 tahun, di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Sorong, Senin (9/12).
“Selamat ulang tahun yang ke-2 kepada masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus berbuat yang terbaik bagi tanah Papua lebih khusus Papua Barat Daya,” katanya.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan provinsi Papua Barat Daya. Seorang Mohammad Musa’ad bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari bapak/ibu sekalian, kita juga tidak akan bisa mencapai apa yang telah kita raih saat ini jika tidak berkerja sama dan saling mendukung” katanya.
Pj Gubernur mengatakan bahwa suka cita ini memberikan kekuatan dan semangat kepada semua untuk bekerja lebih giat dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan dan tujuan dari pada dibentuknya provinsi ke 38 yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan sejahtera.
“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, kita menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Musa’ad menjelaskan bahwa Memperingati hari ulang tahun secara filosofis bermakna retrospektif, yaitu kita berupaya untuk menengok kebelakang sebagai sebuah mata rantai yang saling mengikat satu dengan yang lain sehingga menggoreskan sejarah perjalanan panjang sampai provinsi papua barat daya ini terbentuk.
“Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi para tokoh – tokoh pejuang mulai dari tim deklarator, tim presidium, tim percepatan dan masyarakat yang turut serta berjuang sehingga provinsi papua barat daya dapat terwujud,” katanya.
Dikatakan juga bahwa Pembentukan provinsi papua barat daya berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2022, merupakan salah satu bentuk penataan daerah sebagai solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, karena dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.
“Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Barat Daya perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan perundangan,” katanya.
Menurutnya, Kehadiran provinsi Papua Barat Daya harus direspon sebagai momentum untuk menumbuhkembangkan komitmen dan gerakan bersama guna mendorong percepatan pembangunan multidimensional terutama dalam mewujudkan visi besar papua, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua ( RIPPP), yang dilegitimasi dengan perpres no. 24 tahun 2023, yakni papua mandiri, adil dan sejahtera.
“Visi tersebut, kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) misi, yaitu Papua sehat, dimaknai sebagai upaya memberikan jaminan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk membentuk masyarakat yang tangguh dan bugar jasmani dan rohani Papua cerdas,” katanya.
Lanjutnya, dimaknai sebagai upaya memberikan jaminan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerja sama dan papua produktif, dimaknai sebagai upaya menjamin peningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi saing.
“Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, pembangunan masyarakat papua perlu ditopang dengan peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, kualitas lingkungan Hidup, tata kelola pembangunan yang baik, serta memperhatikan tanah adat/ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial sebagai prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan,” katanya.
Selain itu, kata Musa’ad bahwa dengan melihat perubahan dan dinamika pembangunan, upaya percepatan pembangunan di Papua perlu memperhatikan pengarusutamaan (mainstreaming) gender, sosial budaya, transformasi digital, serta resiliensi bencana dan perubahan iklim sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.
Pj Gubernur mengatakan Dalam perspektif lokal, regional, nasional, maupun internasional, provinsi PBD strategis menjadi pintu masuk utama ke wilayah Papua dan menjadi hubungan utama distribusi logistik ke wilayah Papua (6 provinsi), menjadi gerbang/serambi indonesia untuk pasifik, dan berada diantara dua benua asia dan australia.
“Provinsi PBD, memiliki Luas wilayah 38.820, 49 km, terdiri dari 1 kota & 5 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan, 939 kampung, 322 pulau jumlah Penduduk mencapai 621.000 jiwa. Indikator makro Pembangunan menunjukan tren membaik tahun 2024, LPE Provinsi Papua Barat Daya 5,18%, IPM 67,74, IRG 0,397, TK 20,43%, TPT 5,38%,” katanya
Pj Gubernur menambahkan bahwa Dalam realisasinya pemerintah provinsi Papua Barat Daya telah meluncurkan sejumlah program unggulan untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan papua yang adil, mandiri, sejahtera, sehat, cerdas, dan produktif. Melalui 6 program prioritas.
- Prodikter yaitu program beasiswa untuk pendidikan dokter dan dokter spesialis, bertujuan meningkatkan kualitas layanan Kesehatan.
- BIS-Gemas yaitu program beasiswa bagi siswa SMA untuk Pendidikan vokasi di luar negeri, bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Berdaya ekomas: program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya umkm, melalui pemberian kredit tanpa bunga.
- Jambu Hidup yakni program 1.000 hari pertama kehidupan untuk menurunkan angka stunting.
- Paitua yaitu Bantuan tunai bulanan untuk lansia berusia di atas 65 tahun.
- Torang Jaga yaitu program jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja, terutama Pekerja informal.
Kemudian, dikatakan juga bahwa Secara keseluruhan, program-program unggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mempercepat pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi lokal.
“Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui upaya Penurunan angka stunting dan kemiskinan,” pungkasnya.(zia)
