Di Papua Barat 26.819 Balita Mengalami Stunting
SORONG – Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIX (29) tingkat Provinsi Papua Barat, menggambarkan implementasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) di 12 kabupaten dan 1 kota dengan sasaran dan indikator yang mendukung terwujudnya keluarga berkualitas yang bebas dari kejadian stunting.
Tema Harganas ke XXIX tahun 2022 adalah “Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting”.
Kepala BKKBN RI diwakili Deputi Bidang KB dan KR, dr.Eni Gustina,M.Ph mengatakan, untuk Papua Barat ada sekitar 26.819 anak yang mengalami stunting tertinggi di Sorong Selatan 39,6% , sementara untuk nasional stunting tertinggi di NTT. Sehingga untuk menurunkan stunting yaitu dengan langkah secara nasional, tapi diharapkan pemerintah daerah punya spesifik lokal sendiri.
“Kita punya Tim Percepatan Penurunan Statunting kabupaten/kota. Kami juga membentuk Satgas Stunting untuk menggeram tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 orang, bidan, kader KB dan PKK. Tidak semua stunting dari keluarga miskin. Banyak dari keluarga mampu, karena pola asuh, pola makan dan kesehatan lingkungan sangat penting,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo,S.Sos, MSi mengatakan Harganas merupakan perwujudan pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi pondasi penting awal pembangunan karakter sumber daya manusia.
“Momentum Harganas menjadi ajang sosialisasi kepada keluarga untuk membantu percepatan penurunan stunting. Sebagaimana kita ketahui bahwa prevalensi stunting di Papua Barat sebesar 26,2 persen (SSGBI 2021) atau masih di atas prevalensi nasional yakni 24,4 persen, kecuali Kota Sorong yang berada dibawah prevalensi nasional yakni 19,9 persen,” katanya.
Menurutnya, Keluarga merupakan tonggak pertama yang harus bisa mencegah terjadinya stunting. Pencegahan stunting mulai sejak sebelum perkawinan sampai 1.000 hari fase kehidupan. Kelompok sasaran yang perlu mendapatkan pendampingan adalah remaja putri, remaja putri calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita usia 0 – 59 bulan agar mendapatkan layanan baik itu edukasi perubahan perilaku maupun upaya penatalaksanaan kesehatan.
“Beberapa upaya strategis yang telah dilaksanakan oleh BKKBN sebagai langkah preventif adalah promosi dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dan gizi bagi remaja putri yang melibatkan remaja duta generasi berencana, serta kelompok bina keluarga remaja yang ada di kabupaten/kota. Kemudian Promosi dan edukasi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan bagi keluarga yang memiliki bayi 2 tahun sebanyak 19.216 keluarga pada 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat,” pungkasnya.
Staf Ahli Pemerintah Hukum dan Politik , Abdul Rahim Oeli,SE mewakili Wali Kota Sorong menilai positif atas diselenggarakannya kegiatan ini, mengingat peranan keluarga dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan dan memiliki arti strategis seiring dengan dijadikannya keluarga sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
“Hal yang mendasarinya adalah bahwa keluarga sebagai wahana pembentukan SDM yang berkualitas dan potensial untuk mendukung pembangunan, terlebih keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dikenal anak-anak kita juga sekaligus memberi warna pada sikap, watak, perilaku dan kepribadiannya,” katanya, Kamis (21/7).
Lanjutnya, Peringatan Harganas ini sendiri menekankan pentingnya meningkatkan investasi bagi kaum perempuan, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. “Sumbangan dari kaum perempuan yang sehat dan terdidik akan sangat besar artinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Pj Gubernur Papua Barat diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus , Ir.Rosa Tamrin Payapo,MH mengatakan Melalui momentum Harganas, mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera dan bahagia. Sebagai keluarga, ia meminta seluruh Pimpinan Dinas/Badan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat agar menjadi bapak asuh anak stunting, paling kurang selama dan bulan dengan menyediakan biaya untuk tambahan asupan gizi bagi anak-anak yang mengalami risiko stunting.
“Saya yakin jika kita semua keluarga dan masyarakat peduli untuk bergerak bersama, bersinergi bersama dan berkolaborasi bersama dalam mendukung upaya yang sedang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kab/kota dalam penanganan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat dapat membuahkan hasil,” katanya.(zia)
