SORONG-Dalam rangka menjaring aspirasi diantaranya guru agama yang kurang di Sorong Raya, Komisi I DPR Kota Sorong melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Kementerian Agama Kota Sorong yang beralamat di Km 17, Senin (14/8).
Kepala Kantor Agama Kota Sorong, Rofiul Amri menyampaikan beberapa hal yang disampaikan kepada Komisi I DPRD Kota Sorong, diantaranya terkait status guru-guru madrasah yang hanya honorer bahkan tidak berkesempatan untuk menjadi Guru PPPK. Serta bantuan biaya dari BOSDA.
“Guru agama kurang yang PNS. Belum menyentuh ke semua level pendidikan, baik SD,SMP dan SMA. Dan kementerian agama tidak ada kewenangan untuk mengangkat guru PNS atau guru PPPK di bidang agama. Saya harap pemerintah dapat memfasilitasi atau kuota khusus untuk guru agama di semua level. Guru agama hingga saat ini 70%. Jadi masih butuh 30%,” ungkapnya.
Kemudian, Ia juga berharap Sekolah Tinggi Agama Kristen agar direkomendasikan untuk naik menjadi universitas negeri. Rofiul juga mengungkapkan bahwa guru agama baik, agama Islam, Kristen, Katolik sangat kurang.
Selain itu, Rofiul juga menyampaikan agar ada bantuan pembiayaan dana penyelanggaraan haji untuk biasa akomodasi misalnya dari daerah asal ke embarkasi. Ia juga berharap Pembentukan FKUB Provinsi Papua Barat Daya dan berharap kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi I yang telah berkunjung, sehingga menerima aspirasi kami untuk pelayanan bidang keagamaan. Karena sesungguhnya kami ada disini untuk membantu pemerintah daerah di bidang keagamaan dan pendidikan agama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Kota Sorong, Muhammad Taslim bersama anggotanya mendengarkan secara langsung aspirasi dan harapan dari Kepala Kantor Agama Kota Sorong, Rofiul Amri. Pertemuan tersebut berlangsung di Aula FKUB Kantor Kemenag Kota Sorong.
“Catatan yang kami dapatkan yaitu adalah bahwa di Kota Sorong ini kami temukan guru madrasah itu sangat terbatas. Dari total 220 semuanya, hanya 20 yang ASN. Sementara 200 adalah honorer,” kata Taslim usai melakukan kunker.
“Oleh karena itu kami berusaha koordinasi dengan Pj Gubernur dan Pj Wali Kota agar ada dana BOSDA untuk membayar honorer dan juga kesejahteraan honorer,” sambungnya.
Ia juga menambahkan bahwa Guru-guru madrasah rata-rata masih honorer, belum ada rekrutmen untuk PPPK. Menurutnya, Kenapa guru lain di sekolah negeri bisa, sedangkan di swasta atau madrasah tidak.
“Ini perlu pertanyaan juga kepada pemerintah bahwa ini ada ketidakadilan, sehingga guru madrasah bisa menjadi guru PPPK. Kemudian harapannya kalau nanti dia lulus menjadi guru PPPK, maka kembali kepada sekolah asalnya. Jangan ditempatkan di tempat lain. Karena nanti berantakan sekolah karena kekurangan guru misalnya,” ungkapnya.
Selain itu, Taslim menegaskan pihaknya juga akan mendorong perguruan tinggi keagamaan yakni Sekolah Tinggi Agama Kristen, agar menjadi perguruan tinggi negeri keagamaan Kristen.
Taslim juga mengatakan bahwa Kepala Kemenag Kota Sorong juga berharap ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan Haji. Yang mana, kalau undang-undang nomor 13 tahun 2008 untuk mengatur bahwa wali kota atau Pj wali kota adalah ketua penyelenggara urusan Haji, sedangkan Kepala Kemenag ini adalah sekretarisnya.
“Jadi termasuk pembiayaan juga diatur dari tempat daerah asal ke embarkasi. Misalnya kemarin ada bantuan untuk penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 bantuan dari Pj wali kota Rp50 juta dan Pj Gubernur Rp2 juta per jamaah haji yang jumlahnya 230 lebih dan 14 orang tambahan. Kedepannya kami berkomitmen untuk bagaimana ini bisa dinaikkan agar fasilitas itu bisa maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ujarnya.
Taslim juga menambahkan Keberadaan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya sangat urgent perlu dihadirkan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Hal tersebut agar bisa membantu Kementerian Agama kota/kabupaten untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan keagamaan di Papua Barat Daya ini,” ujarnya.
Kemudian aspirasi yang terakhir pembentukan FKUB Kota Sorong, kata Taslim, ini karena pengurusnya banyak ke Provinsi Papua Barat Daya sehingga untuk Kota Sorong akan segera pihaknya mendukung untuk pembentukan.
“Peran Forum ini sangat besar sehingga perlu segera dihadirkan,” pungkasnya.(zia)
