SORONG – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Foppera) Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungannya terhadap berbagai program strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah di wilayah Papua Barat Daya. Meski demikian, Foppera mengingatkan agar pelaksanaan setiap program pembangunan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat adat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Ketua Foppera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Foppera Papua Barat Daya, Kota Sorong, Selasa malam (14/7/2026). Ia menanggapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Yanto, dinamika yang muncul merupakan bagian dari kehidupan demokrasi sekaligus bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan pandangan menghambat proses pembangunan di provinsi yang baru berusia sekitar tiga tahun tersebut.
“Papua Barat Daya adalah provinsi baru yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Foppera, lanjut Yanto, mendukung berbagai program strategis nasional yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan program ketahanan pangan, termasuk cetak sawah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani.Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan konflik maupun persoalan sosial di masa mendatang.
“Kami berharap seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.Yanto juga mengajak masyarakat untuk mendukung visi Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan daerah tersebut sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Ia meyakini cita-cita tersebut dapat diwujudkan apabila pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan serta saling mendukung.
Di akhir keterangannya, Yanto mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar di ruang publik dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi modal utama bagi keberhasilan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.(zia)
