YOGYAKARTA — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan studi banding pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok tani binaan dan masyarakat adat.
Study Banding dilakukan sejak tanggal 11 – 15 Januari 2026. Kunjungan juga dilakukan di lokasi Kawasan Hutan Wanagama UGM. Untuk Budidaya lebah yang menghasilkan madu.
Kegiatan ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya di lokasi pengelolaan hutan dan komoditas cokelat Griya Cokelat, yang dinilai berhasil mengembangkan pengelolaan hasil hutan berbasis masyarakat.
Kegiatan ini dibiayai oleh REDD+ yang dikelola oleh Yayasan Penabulu Fondution
Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial DLHKP Papua Barat Daya, Ir. Sarteis Yulian Sagrim, S.Hut., MM, menjelaskan bahwa studi banding ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung kepada kelompok tani binaan terkait pengelolaan hasil hutan yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan.
“Kegiatan ini penting agar kelompok tani binaan kami dapat melihat langsung praktik pengelolaan hutan dan komoditas unggulan, khususnya pengolahan buah cokelat, dari hulu hingga hilir. Harapannya, pengalaman ini bisa diterapkan di Papua Barat Daya,” ujar Sarteis, Selasa (13/1/2026).
Sarteis menambahkan, pengelolaan cokelat di Griya Cokelat dinilai berhasil karena mampu mengintegrasikan aspek budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, DLHKP Papua Barat Daya juga menggandeng Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra kolaborasi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat transfer pengetahuan, teknologi pertanian, serta pendampingan bagi kelompok tani di Papua Barat Daya.
“Kolaborasi dengan Fakultas Pertanian UGM menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama kelompok tani, agar pengelolaan perhutanan sosial di Papua Barat Daya semakin maju dan mandiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Malamoi, Pdt. Paulus Sapisa, S.Th, menyambut baik kegiatan studi banding tersebut. Ia menilai keterlibatan kelompok tani binaan dalam kegiatan ini sejalan dengan upaya menjaga kelestarian hutan adat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami dari Dewan Adat Malamoi mendukung penuh langkah pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok tani dalam pengelolaan hutan. Hutan harus dijaga, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Paulus.
Menurutnya, pembelajaran dari Yogyakarta dapat menjadi contoh pengelolaan hutan yang tidak merusak lingkungan dan tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku di Papua Barat Daya.
Kegiatan studi banding ini diharapkan menjadi langkah awal pengembangan pengelolaan hasil hutan non-kayu, khususnya cokelat, yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal di wilayah Papua Barat Daya.(zia)
