SORONG-Kordiv.Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Maybrat, Topan Baho, S.Th, kepada Radar Sorong, Jumat (19/5) malam mengatakan bahwa Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dan politik uang, dengan melibatkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pemilu 2024 mendatang di Distrik Ayamaru Selatan Kabupaten Maybrat.
“Kami melibatkan masyarakat di kampung terutama yang ada di wilayah Distrik Ayamaru Selatan untuk terlibat di dalam pengawasan pemilu 2024. Baik, dalam setiap tahapannya mulai dari pada proses pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon DPR, kampanye, pendistribusian logistik, penghitungan suara, rekapan sampai pada penetapan hasil,” katanya usai meresmikan Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik di Distrik Ayamaru Selatan Kabupaten Maybrat, Jumat (19/5)
Dikatakan bahwa Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik Uang di inisiasi dari Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan.
“Ini follow up dari beberapa waktu yang lalu kami pertemuan dengan kepala-kepala Kampung kemudian menawarkan perjanjian kerjasama untuk Pemilu tahun 2024, di mana agenda kerjasama bertujuan mengawasi Pemilu bersama-sama,” katanya.
Dijelaskan melalui Kampung pengawasan ini, bentuk sosialisasi untuk pemahaman masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu yang selalu identik dengan kerawanan, sehingga i bisa menjadi filter terhadap potensi-potensi atau isu-isu yang kemudian akan berdampak pada konflik atau perpecahan yang terjadi.
“Nah, di Maybrat ini pada saat pelaksanaan pemilu dari pengamatan kami bahwa selalu saja terdapat perpecahan. Jadi dengan adanya Kampung pengawasan ini kemudian menjadi penyaring terhadap isu yang tidak benar itu,” tegasnya.
“Kedepannya kami dari Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap Kampung pengawasan yang hari ini 10 Kampung mereka melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Panwaslu dan 10 kampung yang ada. Kami akan turut membackup melakukan sosialisasi, edukasi. Sehingga membuat masyarakat paham tentang kepemiluan,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Distrik Ayamaru Selatan, Rekion Lemauk, didampingi anggota Petrus Kalvian Boltal dan Mika Sagrim mengatakan bahwa Dengan adanya peresmian Kampung Pengawasan dan Kampung Anti Politik bertujuan supaya pemilihan yang nanti berjalan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti anti politik uang atau keterlibatan ASN terhadap money politics.
“Dengan peresmian ini kami berharap masyarakat dapat terlibat langsung untuk berperan melakukan pengawasan pemilu bersama. Kami mengharapkan dukungan dari kepala kampung dan masyarakat untuk mengawal proses pemilu 2024 mendatang,” pungkasnya.(zia)
