SORONG-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat Daya pada Juni 2023 tumbuh sebesar Rp 758,12 miliar atau 19,30 persen dibandingkan Mei 2023.
Kepala KPPN Sorong Budi Hartadi menjelaskan sampai dengan 30 Juni 2023 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp 4.686,26 miliar atau sebesar 36,72 persen dari total anggaran Rp 12.763,32 miliar.
“Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Mei 2023 dimana terdapat realisasi sebesar Rp 3.928,14 miliar, maka total realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya di Juni 2023 tumbuh sebesar Rp 758,12 miliar,” jelasnya kepada Radar Sorong.
Sementara pada periode yang sama di tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 1.359,01 miliar, di Semester I 2023 ini realisasi Belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya mengalami kenaikan sebesar Rp 3.327,24 miliar atau 244,83 persen.
“Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.156,81 miliar atau 40,84 persen dari anggaran Rp 2.832,38 miliar serta transfer ke daerah sebesar Rp3.529,45 miliar atau 35,54 persen dari anggaran sebesar Rp 9.930,94 miliar,”ujarnya.
Hartadi juga menyinggung, realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 499,71 miliar (50 persen dari anggaran sebesar Rp 993,61 miliar), belanja barang sebesar Rp 444,51 miliar (37 persen dari anggaran sebesar Rp 1.193,34 miliar), belanja modal sebesar Rp 210,26 miliar (33 persen dari anggaran sebesar Rp 639,36 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp 2,33 miliar (38 persen dari anggaran sebesar Rp 6,06 miliar).
“Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2023 dengan realisasi sebesar Rp922,72 miliar, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar Rp234,09 miliar atau 25,37 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp913,33 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp243,48 miliar atau 26,66 persen,”ungkapnya.
Selain itu, realisasi transfer ke daerah pada bulan Juni 2023 terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 717,48 miliar (41,03 persen dari anggaran sebesar Rp 1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.623,65 miliar (44,05 persen dari anggaran sebesar Rp 3.686,22 miliar), DAK Fisik sebesar Rp 52,52 miliar (5,05 persen dari anggaran sebesar Rp 1.039,31 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp234,88 miliar (45,37 persen dari anggaran sebesar Rp 517,74 miliar), Dana Otsus sebesar Rp623,07 miliar (28,65 persen dari anggaran Rp 2.175,11 miliar), dan Dana Desa sebesar Rp 244,48 miliar (35,06 persen dari anggaran sebesar Rp 697,33 miliar). Sedangkan serta Insentif Fiskal sebesar Rp 33,38 miliar (50,00 persen dari anggaran sebesar Rp 66,76 miliar).
Jika dibandingkan dengan bulan Mei 2023 dengan realisasi sebesar Rp 3.005,42 miliar, realisasi transfer ke daerah mengalami pertumbuhan sebesar Rp 524,03 miliar atau 17,44 persen.
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 445,68 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.083,77 miliar atau 691,92 persen.
“Ya, semoga pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Sementara itu Kepala KPKNL Sorong Antonius Ari Wibowo menambahkan dari sisi kekayaan Negara, KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp 7,49 miliar.
“PNBP tersebut dibagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,08 miliar, Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 2,41 miliar dan Provinsi lainnya sebesar Rp 3 miliar,”ungkapnya.
Penerimaan PNBP pada Provinsi Papua Barat berasal dari pengelolaan BMN sebesar Rp 0,98 milyar dan pelaksanaan lelang sebesar Rp 1,1 miliar. Penerimaan PNBP untuk Provinsi Papua Barat Daya berasal dari pengelolaan BMN sebesar Rp 1,03 miliar dan pelaksanaan lelang sebesar Rp 1,38 miliar. Penerimaan PNBP yang berasal dari provinsi lainnya sebesar Rp5 milyar yang berasal dari PNBP Pelaksanaan Lelang.
“Realisasi pokok lelang pada KPKNL Sorong sebesar Rp 30,95 miliar yang terbagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 11,49 miliar, Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp 13,64 miliar dan yang berasal dari Provinsi lainnya sebesar Rp 5,81 miliar,”pungkasnya.(rin)
