Prevalensi Stunting PBD Capai 93,10%
AIMAS – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaam Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bepperida) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakn monitoring dan evaluasi kabupaten/ kota atas pelaksanan aksi konvergensi penurunan stunting semester II tahun 2023, bertempat di Aimas Hotel, Kamis (28/12).
Kepala Badan Bapperida Papua Barat Daya, Rahman, mengatakan, tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui posisi dan kedudukan angka stunting pada masing-masing kabupaten dan kota terkait penerapan delapan aksi konvergensi.
“Melalui kegiatan inilah kita bisa tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan, kemudian memutuskan upaya apa lagi supaya bisa mencapai target penurunan stunting secara nasional sebesar 14 persen,” jelas Rahman.
Dikatakan Rahman, kegiatan tersebut juga merupakan langkah untuk mencari tahu sejah apa kemajuan progres penurunan stunting dari kabupaten dan kota. Juga termasuk di dalamnya untuk mendapatkan masukan dan saran guna penguatan penerapan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
“Sasaran kita adalah terpantaunya kemajuan terhadap penerapan delapan aksi konvergensi di kabupaten dan kota, sehingga nantinya dapat dievaluasi keberhasilannya. Sebab, kadang kita fokus melaksanakan kegiatan namun lupa mengevaluasi kegiatan itu sehingga kita tidak tahu apa yang telah kita capai,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bangda Kemendagri Wilayah Regional V, A. Jawahir memberikan apresiasi atas kebijakan penanganan stunting melalui monitoring dan evaluasi terhadap delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua Barat Daya. Ia juga sangat mengapresiasi pemerintah dalam pengentasan kasus stunting melalui program jaminan seribu hari kehidupan (Jambu Hidup).
“Program monitoring dan evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui capaian kita. Namun di samping itu, perlu saya apresiasi juga komitmen Pj Gubernur yang nampak dangat serius menanganani permasalahan stunting dengan menggagas program Jambu Hidup. Jujur saja, di tanah Papua ini baru Papua Barat Daya yang pimpinanya sebegitu serius dalam masalah stunting,” kata Jawahir.
Ia berharap kepada enam kabupaten dan kota agar komitmen untuk menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara berjenjang kepada Kemendagri, dan selanjutnya disampaikan ke BKKBN selaku ketua di tingkat nasional.
Dia menilai, dari sisi kinerja pelaksaan aksi dari 13 provinsi di Wilayah Regional V, Provinsi Papua Barat Daya masuk kategori sangat baik dengan capaian prevalensi stunting sudah di angka 93,10 persen.(ayu)
