Lakukan Kajian Akademik Untuk Pembentukan Calon Provinsi PBD
SORONG – Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) UGM Gugus Tugas Papua melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong terkait FGD awal dan pembahasan isu strategis dan harapan dari sudut pandang pimpinan OPD pelaksana pelayanan dasar sebagai bahan informasi dan data penyusunan kajian akademik pembentukan Calon Provinsi Papua Barat Daya, Senin (31/1) di Ruang Anggrek Lt 2 Kantor Wali Kota Sorong.
Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan calon ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong.
Ada 7 tim, tim pertama menuju Provinsi Papua Barat menemui Gubernur Papua Barat, tim kedua ke Kota Sorong, tim ketiga ke Raja Ampat, tim keempat ke Tambrauw, tim kelima ke Maybrat, tim keenam ke Kabupaten Sorong, tim ke tujuh ke Sorong Selatan.
“Tim ini datang dalam rangka kajian akademik harusnya tim ini berjumpa dengan walikota sebagai ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Tapi Pak wali kota lagi di luar Kota Sorong. Harusnya hari ini memimpin rapat, namun karena terkendala pesawat sehingga belum besok baru tiba. Jadi saya yang mewakili,” kata Sekda Kota Sorong, Yacob Kareth,MSi kepada awak media usai memimpin rapat, Senin (31/1).
Ia menyebutkan, ada sekitar 11 orang yang memiliki kapabilitas maupun kemampuan di bidangnya masing-masing untuk melakukan kajian, data pendukung, baik dari sumber atau aspek ekonomi, SDM bahkan juga sarana prasarana pendukung lainnya di Kota Sorong menjadi pusat Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
Sekda juga mengatakan bahwa Dalam pembahasan FGD bersama tim Gugus Tugas Papua UGM yaitu terkait soal dukungan data, dukungan pemerintah daerah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kajian itu untuk memberi dukungan kepada tim.
Diharapkan Provinsi PBD segera bisa terwujud dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan dan menjadikannya sebagai otonomi percontohan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tanah Papua
“Bukan sekedar pembangunan provinsi sebagai organisasi tetapi lebih terarah pada pembangunan manusia khususnya Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Dasar pelayanan di Kota Sorong sudah diletakkan tinggal diwujudkan dalam skala besar guna mewujudkan mimpi yang tinggi. “Mohon doa dan dukungan masyarakat se-Sorong Raya semoga kita bisa disetujui menjadi provinsi baru,” pungkasnya.
Ketua Gugus Tugas Papua UGM Gabriel Lele, mengatakan, semua upaya pembentukan dan pemekaran provinsi atau kabupaten selalu berdasarkan Kajian akademik.
“Nah kajian akademik itu nantinya menjadi dasar untuk penyusunan naskah akademik, naskah akademik menjadi dasar untuk penyusunan rancangan undang-undang,” katanya.
Dijelaskannya Untuk konteks Papua dan Papua Barat secara khusus lebih khusus bagi Papua Barat Daya. Tim tidak melakukan berdasarkan logika kelayakan tetapi dari kebutuhan yang menyebabkan perlu hadirnya Papua Barat Daya.
“Kita tidak mendekati proses kajian itu dari logika kelayakan, tetapi lebih melihat dari sisi kebutuhan dan oleh karena itu kami ingin melihat sebenarnya di Sorong Raya itu ada kebutuhan apa yang mendesak, sehingga penting menghadirkan provinsi,” jelasnya.
Menurutnya bahwa Provinsi perlu hadir di Sorong Raya, ada banyak isu yang sudah pihaknya gali. Kebutuhan percepatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat secara khusus untuk orang asli Papua.
“Yang dikaji sejauh ini masih permasalahan-permasalahan di berbagai urusan pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat itu seperti apa? lalu harapannya bagaimana dan itulah yang menjadi modal buat kami nanti untuk mengubahnya menjadi substansi di dalam rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Lanjutnya, Secara objektif untuk Papua Barat Daya bahwa Kota Sorong dari sisi sebagai kota jasa, pintu masuk ke daerah Papua. Kota Sorong sangat siap untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya.
“Tetapi secara objektif kalau kita melihat perbandingan Kota Sorong dibandingkan kabupaten lainnya, pasti akan ada di Kota Sorong,”tegasnya.(zia)
