SORONG- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua Barat Daya mendorong penguatan investasi, hilirisasi, pariwisata, dan UMKM melalui Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN PBD 2026.
Rapimprov yang digelar di Graha KADIN, Kamis (24/9/2026) itu menjadi forum konsolidasi dunia usaha sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat perekonomian Papua Barat Daya.
Ketua Umum Panitia Rapimprov KADIN PBD, Yanto Ijie, mengatakan forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi harus menghasilkan rumusan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti.
“Rapimprov ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum organisasi, tetapi mampu menghasilkan rumusan yang konkret, relevan dan dapat ditindaklanjuti dalam menjawab kebutuhan dunia usaha serta mengoptimalkan potensi ekonomi Papua Barat Daya,” ujar Yanto.
Sementara Ketua Umum KADIN Provinsi Papua Barat Daya, Darwanto, mengatakan sejumlah agenda strategis dibahas, termasuk penguatan koordinasi KADIN dengan kabupaten/kota dan Anggota Luar Biasa (ALB), penghimpunan aspirasi dunia usaha, serta penyusunan rekomendasi terkait investasi, hilirisasi, pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha.
Menurut Darwanto, hasil Rapimprov nantinya akan menjadi bahan masukan KADIN Indonesia untuk dibawa dalam forum bersama Presiden Republik Indonesia.
“Ini momentum yang amat penting dan berharga. KADIN Papua Barat Daya akan menggunakan ruang ini untuk menyampaikan aspirasi daerah dalam membangun investasi dan dunia usaha di Papua Barat Daya kepada Bapak Presiden RI,” katanya.
Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PBD, Yusdi Nurdin Lamatenggo mengatakan, KADIN memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat, produktif, inklusif dan berkelanjutan.
Dikatakannya bahwa, besarnya potensi ekonomi Papua Barat Daya harus diikuti kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk membuka investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, serta memperkuat UMKM.
“Kami berharap Rapimprov ini dapat menghasilkan rekomendasi dan program kerja yang konkret, terukur dan dapat diimplementasikan,” ujar Yusdi.
Ia juga mendorong penguatan UMKM melalui pendampingan, pelatihan, akses pembiayaan, pengembangan produk, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar.
Dalam kegiatan tersebut, KADIN PBD turut menandatangani kerja sama dengan BPP Sorong dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UMKM Cenderawasih Indonesia.
Rapimprov kemudian dilanjutkan dengan dialog yang menghadirkan Yusdi Nurdin Lamatenggo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM PBD Dr. Sellvyana Sangkek, serta perwakilan DPMPTSP PBD Novianto Briansyah Zulkarnain.
Dialog membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan pariwisata sebagai penggerak ekonomi, penguatan UMKM agar masuk dalam rantai pasok industri, hingga penciptaan iklim investasi melalui kemudahan perizinan dan penguatan kemitraan dunia usaha.(*/zia)
