SORONG – Persiapan penyelenggaraan Papeda Summit 2026 terus dimatangkan. Forum berskala nasional dan internasional yang akan berlangsung pada 2–4 September 2026 di Kota Sorong itu diproyeksikan menjadi wadah merumuskan arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dengan mengedepankan peran masyarakat adat, investasi, serta pelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat lanjutan panitia yang dipimpin Ketua Panitia Papeda Summit sekaligus Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, di Vega Prime Hotel, Sorong, Rabu (29/7/2026).
Kelly Kambu mengatakan Papeda Summit dirancang sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, mitra pembangunan, hingga masyarakat adat untuk menyusun konsep pembangunan yang berkelanjutan bagi Tanah Papua.”Kegiatan ini untuk menjawab konsep pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan masyarakat adat, ekonomi, investasi, persoalan sosial hingga pembangunan. Semua itu akan dibahas bersama para pakar dan narasumber,” ujarnya.
Menurut Julian, berbagai isu strategis akan menjadi materi pembahasan, mulai dari pemberdayaan masyarakat adat, pengembangan ekonomi, investasi, pembangunan sosial, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.Ia menyebutkan Papeda Summit ditargetkan diikuti sekitar 500 hingga 700 peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri. Sementara jumlah pembicara diperkirakan mencapai sekitar 150 orang yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, dan mitra pembangunan.
Kelly menegaskan penyelenggaraan Papeda Summit mendapat dukungan penuh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai kepanitiaan. Bahkan, atas arahan Gubernur Papua Barat Daya, para gubernur se-Tanah Papua juga akan dilibatkan sebagai dewan pengarah kegiatan.”Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak main-main. Kita membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak, sehingga seluruh unsur yang terlibat telah dimasukkan dalam SK kepanitiaan,” katanya.
Panitia juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai mitra pembangunan di Tanah Papua maupun tingkat nasional. Salah satu pertemuan bersama para mitra telah dilaksanakan di Hotel Borobudur, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya.
Menurut Kelly, seluruh mitra yang hadir telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penyelenggaraan Papeda Summit.Selain itu, panitia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan yang dijadwalkan menghadiri pembukaan kegiatan pada 2 September 2026.
Kelly mengatakan kehadiran Menko Pangan berpotensi diikuti sejumlah menteri di bawah koordinasinya, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pertanian.”Kami juga sudah bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan beliau telah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan ini,” ungkapnya.
Kelly menegaskan pembiayaan Papeda Summit tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh kebutuhan penyelenggaraan didukung oleh para mitra yang telah berkomitmen sejak awal.”Dananya bukan dari pemerintah daerah. Semua pembiayaan didukung oleh para mitra sampai kegiatan ini selesai. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara,” jelas Kelly.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia telah menyiapkan beberapa lokasi utama, yakni Aston Hotel, Vega Prime Hotel, dan Gedung C sebagai pusat rangkaian acara. Koordinasi pengamanan bersama berbagai instansi terkait juga terus dilakukan agar seluruh agenda berlangsung aman dan lancar.
Tak hanya menghadirkan forum diskusi, Papeda Summit juga akan menampilkan berbagai produk unggulan, khususnya hasil hutan bukan kayu dari seluruh wilayah Tanah Papua. Sejumlah produk dari berbagai daerah di Indonesia hingga beberapa negara juga dijadwalkan ikut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
Melalui Papeda Summit, panitia berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, dan mitra pembangunan dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mampu mendorong investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Tanah Papua.(zia)
