SORONG– Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menegaskan komitmennya untuk mengawal kelancaran program strategis presiden di wilayah tersebut. Dalam koordinasi terbaru, pihak Satgas menyoroti pemenuhan bahan baku lokal, nasib Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), serta status sejumlah SPPG yang sempat ditangguhkan.
Menanggapi adanya kendala kekurangan suplai bahan baku di sejumlah titik, Ketua Satgas Ahmad menyampaikan bahwa Wakil Bupati Sorong telah mengatensi masalah tersebut. Pengelola SPPG diminta segera menyusun daftar kebutuhan menu dan bahan dasar lokal secara rinci.
“Langkah ini diambil agar Pemerintah Daerah melalui instansi teknis dapat memberikan dukungan penuh. Kita ingin para petani, nelayan, dan peternak lokal menanam sayur atau menyediakan komoditas seperti telur, ikan, ayam, dan daging yang dibutuhkan dapur MBG,” ujar Ahmad.
Menurutnya, esensi dari program ini bukan sekadar memberi makan anak sekolah, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Jika bahan baku didatangkan dari luar daerah, masyarakat setempat tidak akan merasakan dampak ekonominya secara maksimal.
Satgas MBG Papua Barat Daya juga memberikan perhatian khusus pada wilayah Tambrauw dan Maybrat yang saat ini infrastruktur dapur 3T-nya telah rampung namun belum beroperasi.
Ahmad berharap Badan Gizi Nasional (BGN) pusat bisa segera memberikan persetujuan (approval).
“Kami terus mendorong data perkembangan ini ke pusat agar tim appraiser diturunkan untuk menilai kelayakan operasional, ketersediaan ahli gizi, dan kepala SPPG-nya. Target kita, pada tahun ajaran baru ini, dapur-dapur 3T tersebut setidaknya sudah mulai berjalan agar anak-anak di kampung-kampung bisa merasakan manfaat yang sama dengan anak-anak di kota,” pungkasnya.(zia)
