SORONG– Pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27 miliar unt pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Dana sebesar Rp 27 miliar ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026.
Wali Kota Sorong Septinus Lobat,S.H.,M.A.P mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan lokasi pembangunan Labkesmas yaitu di eks Rumah Sakit Covid-19, Kampung Baru, Sorong.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) guna mempercepat pemeriksaan sampel makanan dan air minum di daerah tersebut.
Selama ini, pemeriksaan sampel, termasuk untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG, masih harus dikirim ke Makassar. Kondisi tersebut dinilai memakan waktu dan kurang efisien, terutama dalam penanganan dan pencegahan penyakit tertentu.
“Kita di Papua Barat Daya ini belum memiliki fasilitas pemeriksaan sendiri. Sampel makanan maupun air minum dari hotel dan program MBG masih harus dikirim ke Makassar, sehingga membutuhkan waktu cukup lama,” ujar Wali Kota Sorong kepada wartawan saat meninjau lokasi pembangunan Labkesmas didampingi Ketua umum HAKLI Arif Sumantri, Sekretaris AKKOPSO, Imam Sutopo, Direktorat kerjasama BGN Agus Muzaiyin, Direktur kesehatan lingkungan KemKes RI Rahpiem Yuswani, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Kadis Kesehatan Jemima Elisabeth Windesi dan sejumlah OPD, Jumat (29/5/2026).
Lobat menjelaskan, lokasi yang disiapkan memiliki luas sekitar 3 hektare dan berada di kawasan strategis yang sebelumnya merupakan area rumah sakit.
“Lahan ini sebagian merupakan aset pemerintah kota, termasuk bekas perumahan tenaga kesehatan. Lokasinya sangat strategis dan siap untuk pembangunan Labkesmas,” tandasnya.
Saat ini, tim dari Kementerian Kesehatan juga telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi.
“Dari hasil peninjauan, lokasi dinilai siap dan sangat mendukung. Kita optimistis pembangunan bisa berjalan tahun ini,” tambahnya.
Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Papua Barat Daya, khususnya dalam pengawasan keamanan pangan dan deteksi dini penyakit di masyarakat.(*/zia)
