SORONG-Dalam rangka menyerap aspirasi, Komisi IX DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja (kunker) ke Daerah Otonom Baru (DOB), salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (14/7). Yang terpusat di Gedung LJ Kantor Wali Kota Sorong.
Pada pertemuan tersebut, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si didampingi Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya Ir.Edison Siagian,ME menyampaikan beberapa persoalan di Provinsi Papua Barat Daya termasuk masalah pengangguran, kemiskinan dan kesehatan.
“Kami memberikan apresiasi dan sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Komisi IX. Kami yakin dengan dikunjungi Komisi IX akan memberikan semangat dan motivasi kepada kami di wilayah Malamoi di wilayah Kepala Burung ini untuk bekerja lebih keras lagi, lebih serius lagi. Dan pasti lebih ikhlas lagi untuk kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Pj Gubernur.
“Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan Selamat datang Komisi IX DPR-RI di provinsi ke 38, yang baru berusia 7 bulan, 9 hari,” sambungnya.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi yang baru ini, yaitu bagaimana menjadikan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas dan Produktif.
“Ini menjadi sasaran pembangunan kita di Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya.
Dalam laporan Pj Gubernur bahwa menurut Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Provinsi Papua Barat Daya 2023. Untuk data di Kab. Sorong yakni Jumlah Keluarga 7.945 atau 36.997 orang.
Kemudian di Kab. Sorong Selatan yakni Jumlah Keluarga 3.084 atau 16.554 orang. Adapun di Kab. Raja Ampat yakni Jumlah Keluarga 492 atau 2.733 orang.
Lanjutnya di Kab. Tambrauw yakni Jumlah Keluarga 1.249 atau 7.426 orang. Kemudian di Kab. Maybrat yakni Jumlah Keluarga 2.130 atau 10.330 orang dan di Kota Sorong yakni Jumlah Keluarga 8.660 atau 42.402 orang.
“Berdasarkan data sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023 bahwa masih cukup tinggi tingkat kemiskinan kita,” ungkapnya.
Kemudian dikatakan Pj Gubernur, selain angka kemiskinan. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu memiliki persentase dengan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja 6,5 persen atau 17.417.
“Langkah kongkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berencana berkolaborasi dengan BPVP Sorong dalam meningkatkan kapasitas para pencari kerja yang ada di Papua Barat Daya ini sehingga tidak mendatangkan para pekerja dari luar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa Komisi IX DPR RI dalam kunjungan reses semacam ini sifatnya sama dengan rapat kerja sama dengan di Komisi IX di pusat.
“Jadi apapun keputusan kita disini mengikat semua mitra yang hadir. Sehingga wajib dilaksanakan di tingkat pusat,” tegasnya.
Dikatakannya juga bahwa Komisi IX membidangi Tenaga Kerja, kependudukan dan kesehatan. Sehingga dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya ini melaksanakan peraturan tata tertib DPR RI.
“Semua DOB di Papua akan kami kunjungi. Terakhir nanti kita ke Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Tujuan reses ini untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Provinsi Papua Barat Daya melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian akan ditindaklanjuti di tingkat pusat untuk dibahas dalam sidang DPR Komisi IX.
“Nantinya tentu masukannya kami akan dibahas dalam masa sidang Komisi IX DPR-RI kedepan dan ini bagus sekali karena kunker kali ini masa pembahasan anggaran PAGU definitif. Jadi pasti ada maknanya dari pertemuan hari ini,” tegasnya.
Termasuk menjadi perhatian pihak Komisi IX DPR-RI yakni terkait angka kemiskinan dan tingkat pengguguran di Provinsi Papua Barat Daya.(zia)
