WAISAI- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2023. Penghargaan tersebut diserahkan Kepada Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE oleh Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn), Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023), ditayangkan secara live di kanal YouTube resmi BPJS Kesehatan.
Penghargaan UHC Award 2023 diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota. UHC sendiri merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia”.
Dimana, telah melindungi Penduduknya lebih dari 95 % (Persen), dan telah mendaftarkan penduduknya dalam Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda.
Penyerahan penghargaan UHC Award 2023 dihadiri lansung Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres – RI), Prof.Dr. (H.C) K.H. Ma’Aruf Amin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron, M.Sc,.Ph.D.
Selain Pemkab Raja Ampat, terdapat beberapa daerah lainnya turut menerima penghargaan yang sama seperti, Provinsi Papua Barat Daya, Pemkot Sorong, Pemkab Sorong, Pemkab Maybrat, Pemkab Tambrauw, Pemkab Sorong Selatan, dan daerah lainnya.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Raja Ampat, Parsaoran Tombang Siagian, S.Kom menyampaikan ucapan terima kasihnya mewakili masyarakat kepada pemerintah Pusat terlebih khusus kepada Pemda Kabupaten Raja Ampat.
Lanjut menurut Siagian, Pemda kabupaten Raja Ampat telah membuktikan komitmennya, dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan terhadap masyarakatnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Sinergitas tersebut tak luput dari kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dilingkungan Pemkab Raja Ampat yang turut membantu dalam percepatan pemberian pelayanan JKN kepada masyarakat diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas maupun RSUD Raja Ampat,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Raja Ampat, Parsaoran Tombang Siagian, S.Kom kepada media ini melalui pesan WhatsApp Selasa (14/3).
Siagian pun menegaskan, bahwa program tersebut dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Raja Ampat, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mendaftar, sehingga mencapai 113,21 % penduduk Raja Ampat telah menjadi peserta JKN.
“Segmen PBPU BP Pemda yang iurannya dibayarkan oleh Pemda kabupaten Raja Ampat melalui APBD, itu dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tahun 2023,” terangnya. (hjw).
