Oleh: Karmila Sinen (Akademisi UNIMUDA Sorong)
KAMPANYE Pemilu 2024 mulai dibisik-bisik. Genderang kompetisi antar partai mulai semarak. Para Caleg sudah sibuk mengumbar fakta dan sesekali fiksi tentang apa yang sudah, sedang atau akan mereka kerjakan di arena politik. Sementara para pendukung dan simpatisan partai sibuk menggalang massa agar setiap acara kampanye terlihat sesak dan padat.
Hiruk pikuk menjelang pemilu ini adalah demam demokrasi yang biasa menjangkit di negara-negara yang menjalankan demokrasi. Fenomena ini mirip demam sepak bola yang menjangkiti dunia setiap empat tahun sekali.
Setiap putaran final piala dunia sepak bola ribuan penggemaram sepak bola dari berbagai belahan dunia membayar ribuan dolar untuk ongkos pesawat, hotel, dan tiket masuk agar bisa menyaksiskan pertandingan dari dekat. Selain itu, ratusan juta penggemar di seluruh dunia menonton melalui televisi, dan media lainnya.
Begitu juga di Indonesia, tak terhitung jumlah penggemar sepak bola yang rutin menyaksikan pertandingan secara langsung. Yang menarik dari fenomena sepak bola itu adalah fantisme pendukung dan dukungan total secara moril-materil untuk kesebelasan dan pemain faforitnya.
Para pendukung rela dan sanggup mengeluarkan ribuan dolar agar bisa memberi dukungan langsung pada kesebelasan pemain favoritnya. Fenomena ini seperti deindividuasi yang artinya, sebagai identitas pribadi para pendukung itu terkikis dan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari tim favorit mereka.
Fenomena yang menjadi sangat menarik diamati Psikologis dan Sosiologis, karena para pendukung benar-benar total memberikan dukungan mereka. Termasuk di Indonesia, dengan mamakai pendekatan ekonomi-politik fenomena ini jadi relevan dengan kampanye pemilu dan demokrasi. Pendekatan ekonomi-politik ini bisa mendasarkan pada pertanyaan: siapa mendapat apa dan mengapa?
Dalam konteks dukung mendukung itu pertanyaannya adalah, para pemain dan pendukung ini memperoleh apa? Yang pasti para pendukung senang saat tim dukungan mereka menang dan ikut merasa terpukul jika tim kebanggaannya mereka kalah. Padahal, secara materi mereka tak mendapat apa-apa. Justru pemain yang mereka dukung yang mendapat semua penghargaan.
Ketika pemain sepak bola mencium piala emas itu, jutaan pendukungnya bersorak riang. Ketika pemain sepak bola itu kembali ke negaranya membawa rasa bangga dengan berbagai bonus, jutaan pendukungnya kembali pada kenyataan hidupnya membawa bahagia dengan tangan hampa. Para pemain mendapatkan semua kompensasi, sementara pendukungnya meski boleh ikut bahagia dan boleh berbangga, tetap saja cuma bisa menonton.
Jika konstruksi hubungannya adalah antara pendukung dan pemain olahraga maka fenomena dukung-mendukung semacam ini tampak normal. Kemudian, yang menjadi masalah adalah bila konstruksi hubungan ala sepak bola ini terjadi dalam dunia politik dimana rakyat sebagai supporter dan partai politik sebagai tim sepak bola yang dipuja-puja.
Rakyat pendukung mati-matian berdebat, membela partai pujaan mereka. Bahkan ketika partai politik itu dikriktik atau diejek, pujaannya sanggup tak cuma beradu jotos hingga beradu nyawa untuk membela. Seperti partai kesayangannya itu bertanding dalam pemilu, para pendukung ini pun sanggup mendukung habis-habisan.
Lalu, saat pertandingan selesai, terjadilah ironi itu. Para politisi meraih berbagai hadiah dan kemenangannya dalam bentuk kekuasaan politik. Sedangkan para pendukung yang fanatik sekali pun cuma bisa menonton dan gigit jari.
Berbeda dengan sepak bola yang lapanggannya di batasi pagar kokoh sehingga pemain tidak boleh dipengaruhi kelakuan pendukungnya. Lapangan politik dalam demokrasi adalah arena partai politik sifatnya sangat bebas dan terbuka, yang perlu dan harus dipengaruhi pendukungnya.
Dalam sepak bola, lapangan itu memilki pemain. Dalam demokrasi, lapangan politik itu milik rakyat. Lapangan politik itu untuk pertandingan secara non-violence (tanpa kekerasan), bukan cuma kepentingan politisi, melainkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. (***)
