TEMINABUAN – Pemerintah, DPR dan PT PLN (Persero) bersinergi menyalurkan sambungan listrik gratis dari program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) kepada 342 keluarga tidak mampu di Provinsi Papua Barat Daya.
Sinergi ini sebagai bukti nyata negara hadir untuk memberikan energi yang berkeadilan.
Hadirnya listrik disambut suka cita oleh masyarakat Papua Barat Daya, salah satunya adalah Wahyu. Warga Desa Kaibus, Distrik Teminabuan tersebut mengaku bahagia atas bantuan yang diberikan pemerintah dan PLN karena kini dirinya dan keluarga tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan listrik lagi.
“Saya rasanya sangat senang dengan adanya bantuan listrik ini karena sangat terbantu. Dulu kita menyambung listrik dari tetangga dan biayanya cukup besar. Kalau sekarang sudah cukup ringan. Dulu kita harus mengeluarkan uang sampai 200 ribu setiap bulannya hanya untuk kebutuhan listrik. Terima kasih untuk pemerintah dan PLN atas bantuan dan perhatiannya,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dance Nauw menyampaikan, keberadaan listrik sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas produktif di malam hari termasuk aktivitas belajar untuk anak sekolah. Maka, bantuan ini menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik lewat penyediaan akses listrik.
“Pemasangan listrik ini memberikan manfaat secara signifikan dalam aktivitas kehidupan di berbagai aspek. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Saat ini masyarakat tidak melakukan penyambungan listrik secara ilegal karena sangat membahayakan,” ujar Dance.
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan, kehadiran listrik sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya siap membantu agar bantuan bisa didapatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Mari kita bekerja sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk aparat desa saya ucapkan terima kasih atas penyampaian data yang akurat sehingga bantuan bisa diberikan tepat sasaran. Saya juga terima kasih untuk PLN yang juga berjuang melistriki seluruh daerah tanpa terkecuali,” ujar Rico Sia.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar mengatakan, program BPBL yang diterima masyarakat berupa pemasangan instalasi kelistrikan, tiga buah lampu, sebuah stop-kontak dan voucher token senilai lima puluh ribu rupiah. Hadirnya program ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk menikmati akses listrik.
Wanhar menambahkan, realisasi penerima BPBL di Distrik Teminabuan sendiri, diberikan kepada 59 rumah tangga kurang mampu. Rencananya untuk target tahun 2023 Program Bantuan Pasang Baru Listrik dengan daya 900 VA akan diberikan kepada 83.000 rumah tangga kurang mampu yang tersebar di 32 provinsi.
“Terima kasih kepada teman-teman PLN dan stakeholder terkaitnya karena sudah mencapai prestasi ini. Semoga kerja sama dan koordinasi yang baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang sehingga semakin memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Wanhar.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penyaluran listrik gratis melalui program BPBL merupakan wujud nyata dari komitmen negara hadir dalam mewujudkan energi berkeadilan. Oleh karena itu, PLN akan terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) agar seluruh masyarakat dapat mengakses listrik sehingga mendorong roda perekonomian.
Tidak lupa Darmawan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program BPBL dapat berjalan dengan baik. PLN juga siap mengikuti arahan pemerintah dan terus berkolaborasi untuk menyalurkan program BPBL di seluruh pelosok negeri.
“Saudara-saudara kita khususnya yang berada di daerah terpencil berhak menikmati energi listrik. Untuk itulah PLN, atas arahan dan dukungan pemerintah, mendapatkan mandat ini. Sehingga dalam kondisi apapun, kami harus bisa menyalurkan listrik kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Darmawan.
Dalam beberapa tahun terakhir, rasio elektrifikasi terus meningkat. Pada tahun 2015, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 88,3 persen, sementara pada akhir tahun 2022 telah mencapai 99,63 persen.(*/pon)
