SORONG-Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial melakukan Sosialisasi Peran Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Diketahui para TKSK tersebut bertugas mendukung Pemerintah dalam melakukan pendampingan dan mendata, serta memberikan informasi terkait penduduk yang berada dalam angka kemiskinan ekstrim untuk bantuan dari Kementerian Sosial agar tepat sasaran.
Kegiatan berlangsung di Hotel Belagri Puncak Arfak, Selasa (19/9).
“Kepada Dinas Sosial tingkat Kota/Kabupaten Se-Papua Barat Daya, bahwa Data sangat penting sehingga tiap-tiap dinas wajib memperbaharui data yang berkaitan dengan kemiskinan. Sehingga dalam menurunkan tingkat kemiskinan, tindakan yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung, bisa tepat sasaran,” tegas Pj Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Edison Siagian.
Dikatakannya bahwa, TKSK hanya bersifat mendukung, Dinas Sosial tingkat kota/kabupaten sangat berperan penting, sedangkan Dinas Sosial tingkat provinsi sifatnya hanya mengkoordinir.
“Maka harus ada kerja sama yang baik, tentu juga dalam mewujudkan instruksi Presiden RI tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia termasuk Papua Barat Daya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya, Beatriks Msiren mengatakan bahwa Kegiatan tersebut dilakukan kepada Tenaga Kerja Sosial Kecamatan atau TKSK yang selama ini menjadi pendamping sosial di tingkat kecamatan/distrik.
“Mereka selalu memberikan sosialisasi atau laporan terkait tentang data-data dari masyarakat-masyarakat yang menerima bantuan atau yang mengalami kesenjangan sosial. Tugas mereka mengambil data-data dari tingkat kecamatan dan mereka melapor ke tingkat kabupaten/kota langsung ke tingkat provinsi dan selanjutnya ke Kementerian Sosial,” jelasnya.
Lanjutnya, karena dari data-data tersebut sehingga dari Kementerian Sosial bisa dapat memberikan bantuan-bantuan yang terkait dengan data-data yang telah diberikan
“Untuk data kemiskinan ekstrim di Kota Sorong jumlah jiwanya 42.000. Tapi kita akan melakukan verifikasi kembali karena ada warga yang sudah pindah domisili dan tidak ditemukan nama yang bersangkutan. Datanya memang terbanyak Kota Sorong. Di Papua Barat Daya baru Kota Sorong yang sudah diverifikasi dari Kementerian tahun 2018. Sedangkan dari 5 Kabupaten belum,” pungkasnya.(zia)
