SORONG – Sekretaris DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Otis Homer, menanggapi sorotan terkait penggunaan kayu mangrove sebagai tiang bendera partai Gerindra yang dipasang di sejumlah ruas jalan, menjelang agenda Partai Gerindra pada 16–17 Januari 2026.
Dalam pernyataannya, Otis mempertanyakan mengapa kritik tersebut baru muncul saat atribut Gerindra dipasang, sementara menurutnya hal serupa telah lama dilakukan oleh berbagai pihak lain.
Otis menyampaikan bahwa pihaknya menghargai setiap masukan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan. Namun, ia menilai kritik yang muncul perlu disampaikan secara adil dan proporsional, tanpa kesan memilih-milih pihak tertentu.
“Yang saya mau tanya begini, kenapa baru sekarang ini dikritisi ketika Gerindra pasang bendera pakai kayu itu, sementara organisasi lain, lembaga lain, bahkan partai lain juga sudah lama menggunakan kayu yang sama untuk tiang bendera di jalan-jalan,” ujar Otis, Senin (19/1/2026)
Ia menegaskan, penggunaan kayu sebagai tiang bendera bukan hanya terjadi dalam aktivitas partai politik, namun juga sudah menjadi kebiasaan dalam berbagai kegiatan sosial dan kegiatan organisasi lainnya. Karena itu, Otis meminta agar masyarakat melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, bukan hanya diarahkan kepada Gerindra.
Menurutnya, kritik yang hanya tertuju pada satu partai saja dapat menimbulkan penilaian sepihak, padahal persoalan penggunaan kayu mangrove sebagai tiang bendera dapat terjadi di banyak agenda dan banyak kegiatan.
Otis juga menyoroti bahwa yang seharusnya dibicarakan secara bersama adalah bagaimana menjaga lingkungan secara konsisten, bukan hanya ketika momentum tertentu. Ia menyampaikan bahwa mangrove memiliki fungsi penting untuk menjaga garis pantai, menahan abrasi, serta menjadi bagian dari ekosistem yang perlu dilindungi.
Meski mempertanyakan sorotan yang dianggap baru, Otis tetap menegaskan bahwa Partai Gerindra Papua Barat Daya tidak menutup mata terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia menyampaikan bahwa partai akan mengevaluasi pemasangan atribut, termasuk memastikan bahan yang digunakan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Kritik itu boleh, tapi jangan hanya tertuju pada satu pihak saja. Kalau memang mau bicara soal mangrove, mari sama-sama lihat semua yang terjadi di lapangan, bukan hanya ketika atribut Gerindra yang dipasang,” tegasnya.
Otis menyebut, agenda Partai Gerindra pada 16–17 Januari 2026 pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan organisasi, konsolidasi, dan penguatan struktur. Ia berharap polemik ini tidak menggeser fokus utama kegiatan yang seharusnya berjalan tertib, aman, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di jalan raya.
Dalam kesempatan itu, Otis juga menyampaikan bahwa DPD Gerindra Papua Barat Daya terbuka apabila ada koordinasi dengan pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun instansi lingkungan hidup, untuk memastikan setiap kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap alam.
Ia menegaskan, Gerindra tetap berkomitmen mendukung langkah-langkah pelestarian lingkungan. Namun, Otis meminta agar semua pihak bersama-sama membangun kesadaran, termasuk terhadap kebiasaan penggunaan kayu di ruang publik yang sudah terjadi dalam waktu lama.
“Kami siap evaluasi dan kami terbuka untuk koordinasi. Pada intinya Gerindra tidak ingin merusak lingkungan, tapi kami juga berharap ada keadilan dalam menyikapi persoalan ini,” tutup Otis.
Dengan adanya sorotan ini, DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya berharap diskusi terkait penggunaan kayu mangrove dapat menjadi evaluasi bersama, sehingga ke depan pemasangan atribut kegiatan di ruang publik dapat dilakukan lebih tertib, lebih ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan polemik.(zia)
