MANOKWARI – Pemerintah Papua Barat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Manokwari, Kamis (4/5). Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si pada Musrenbang menekankan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
Dalam musrenbang tersebut, turut hadir Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Staf Ahli Menteri Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
“Rata-rata persentase penduduk miskin ekstrem di Papua Barat tahun 2021 sebesar 9,64 persen dan tahun 2022 turun menjadi 8,35 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan rata-rata persentase penduduk miskin ekstrem di Papua Barat mengalami penurunan sebesar 1,29 persen namun masih di bawah rata-rata nasional.
Sedangkan kondisi stunting di Papua Barat terdapat empat kabupaten yang mengalami kenaikan yakni Pegunungan Arfak sebesar 11,4 persen, Manokwari sebesar 9,7 persen, Fakfak sebesar 3 persen dan Kaimana sebesar 0,7 persen.
Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat, kata Waterpauw perlu adanya revitalisasi dari peran Posyandu dengan menggerakkan perangkat kampung, biaya untuk kader posyandu, biaya perbaikan gizi dan sebagainya.
“Lakukan pelayanan terpadu dengan ukur timbang, imunisasi, dan lainnya bagi keluarga beresiko stunting,” kata Waterpauw.
Menurutnya, stunting dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat merupakan tantangan dan tugas bersama untuk memperbaiki capaian kinerja di berbagai sektor pembangunan di tahun 2024.
“Untuk itu, perlu pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik holistic guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien,” bebernya. (bw)
