MANOKWARI – Pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seperti sensus penduduk dengan mengumpulakn informasi seperti nama, umur, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi demografis, kondisi perumahan, sanitasi air bersih dan kepemilikan aset pada 15 Oktober hingga 14 Novemer 2022. Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaelapia mengatakan dalam mendukung program regsosek tersebut, BPS Papua Barat membutuhkan sekitar 2.000 petugas pendataan di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat.
“Kita sudah membuka pendaftaran bagi para petugas pendataan Regsosek,” ujarnya di Manokwari, Kamis (1/9).
Ia menjelaskan pendataan regsosek tersebut berguna untuk pendataan pada priogram bantuan sosial sehingga bisa tepat sasaran. Pihaknya akan mendata kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus misalnya cacat, kelompok marjinal yang perlu diperhatikan, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya.
“Pendataan Regsosek ini membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan sehingga tepat sasaran,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pendataan tersebut berlangsung selama satu bulan sehingga pihaknya meminta masukan kepada beberapa pihak untuk membantu penanganan di wilayah tersulit seperti Maybrat dan Pegunungan Arfak.
“Kita butuh partisipasi dari masyarakat, jangan sampai petugas datang untuk mendata tetapi masyarakat menutup pintu,” ungkapnya.
“Data ini sangat penting untuk perlindungan sosial karena banyak sekali program-program yang tidak tepat sasaran karena banyak data yang tidak tepat juga,” imbuhnya.
Martije menyebutkan secara nasional, anggaran yang digelontorkan untuk regsosek sebesar Rp3,3 triliun karena transportasi ke wilayah tersulit memang membutuhkan biaya yang luar biasa seperti di Bintuni. “Kalau kita mau ke Maskona Utara harus carter pesawat dengan harga Rp70 juta untuk sekali jalan. Sehingga menyerap anggaran yang cukup tinggi untuk daerah-daerah tersulit,” sebutnya.
Setelah ini pihaknya akan melakukan rapat kerja nasional yang kemudian berlanjut dengan rapat kerja daerah. Ia berharap pemerintah Papua Barat bisa hadir dan memberikan arahan kepada kepala daerah untuk ikut membantu mensukseskan Regsoses. “Mereka merupakan tokoh penting di masing-masing daerah. Sehingga semua masyarakat di Papua Barat bisa terdata sehingga jika ada program perlindungan sosial bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (bw)
