WAMENA-Tanah Papua adalah satu kesatuan wilayah pembangunan yang saling terkait, saling mendukung dan saling kolaborasi dalam mewujudkan Tanah Papua yang maju, inklusif dan berkelanjutan berbasis otonomi khusus. Hal ini merupakan konteks atas Rapat Kerja Daerah II Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, dilaksanakan pada 20 – 21 April 2024 di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Adapun Rapat Kerja Daerah II Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dihadiri oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai sebagai Ketua Asosiasi, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Pj Gubernur Papua Selatan diwakili oleh Asisten I Setda, Agustinus Djoko Guritno.
Berita Terkait
Pj Gubernur Velix Wanggai selaku Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua menjelaskan bahwa melalui proses pembahasan sejak pukul 21.00 WIT pada 20 April hingga dini hari pukul 03.00 WIT pada 21 April 2024, para penjabat Gubernur se-Tanah Papua mensepakati 9 (sembilan) poin strategis, yang disebut 9 Pesan Lembah Baliem untuk Tanah Papua.
Pertama, kata Pj Gubernur Velix Wanggai bahwa menindaklanjuti secara intens 7 point kesepakatan dari hasil Rapat Kerja Daerah I Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua yang dilaksanakan di Timika, 20 September 2023 sebagai fondasi kolaborasi percepatan pembangunan Tanah Papua.
Lanjutnya, Kedua, mempertimbangkan persiapan Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024, Asosiasi memperjuangkan agenda terobosan percepatan pembangunan Tanah Papua ke dalam Kebijakan Prioritas Presiden – Wapres terpilih, dan dokumen perencanaan nasional baik RPJP Nasional 2025 – 2045, RPJMN 2025-2029, penjabaran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041, Proyek Strategis Nasional, dan kebijakan nasional lainnya pada masa pemerintahan periode 2024 – 2029, serta Asosiasi melakukan audiensi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Kemudian Ketiga, memantapkan dan melanjutkan berbagai program dan kegiatan strategis Pemerintah yang dilaksanakan di Tanah Papua di tahun 2024 ini, seperti Trans Papua, Tol Udara, BBM 1 Harga dengan dukungan penerbangan khusus, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata prioritas di masing-masing Provinsi, Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Biak, Kawasan Industri Timika, dan Kawasan Sentra Pertanian Merauke dan Papua Pegunungan, maupun berbagai kegiatan prioritas nasional lainnya di Tanah Papua dengan prinsip kekhususan.
“Dalam konteks itu, didorong penguatan kerjasama antar daerah lintas provinsi dan konektivitas terpadu dengan jaringan penerbangan khusus lintas internal Papua serta pembukaan kembali rute penerbangan luar negeri melalui bandar udara Frans Kaisiepo Biak sebagai pintu gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik,” katanya.
Keempat, Asosiasi tetap intens memberikan perhatian ke agenda percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pembukaan lapangan kerja, penurunan stunting, penurunan tingkat kemahalan harga, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung, serta pembangunan pendidikan sesuai konteks wilayah dan sosial budaya.
Kelima, mendorong penyediaan kuota TNI-POLRI dan pendidikan kedinasan lainnya bagi putra-putri asli Papua serta peningkatan akses putra-putri Papua sebagai tenaga kerja di semua level manajemen dalam berbagai sentra investasi di Tanah Papua dan luar Papua, seperti PT. Freeport Indonesia, smelter di KEK Gresik, BP Tangguh, PT. Pupuk Fakfak, pabrik semen PT. Conch, Genting Oil dan Investor lainnya.
Keenam, Asosiasi secara intens mendorong terwujudnya Provinsi Papua sebagai Provinsi Olahraga melalui Perpres/Inpres guna membangun generasi muda sejak usia dini hingga tingkat prestasi.
Ketujuh, mensukseskan agenda nasional Pemilihan Kepala Daerah sesuai tahapan dan jadwal di tahun 2024, serta mengajak berbagai pemangku kepentingan, baik partai politik, penyelenggara Pilkada, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjadikan Pilkada secara aman, damai dan sukacita.
Kedelapan, memperkuat kelembagaan Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dengan legalitas badan hukum, pembentukan badan kolaborasi lintas Provinsi, kolaborasi pembiayaan yang proporsional dari setiap pemerintah provinsi, menetapkan rencana aksi, serta menunjuk Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah masing-masing Provinsi sebagai pejabat penghubung Asosiasi.
Kesembilan, Asosiasi melaksanakan pertemuan paling sedikit sekali dalam 3 bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
“Sebagaimana diketahui, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dibentuk di Kota Sorong pada 3 Februari 2023 diketuai penjabat Gubernur Papua Barat saat itu, Paulus Waterpauw. Di periode kepemimpinannya, telah digelar Rapat Kerja Daerah I Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua yang menghasilkan 7 poin strategis sebagai Kesepakatan Timika,”pungkasnya.(*/zia)
