SORONG — Belasan mahasiswa yang mengaku berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (3/7). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas mangkraknya pembangunan Gedung Dinas Pendidikan Kota Sorong yang berlokasi di Kampung Salak, Distrik Sorong Barat.
Proyek pembangunan gedung tersebut diketahui dimulai sejak 7 Agustus 2024 dengan total anggaran mencapai Rp7,6 miliar yang bersumber dari APBD Kota Sorong 2024. Namun, hampir satu tahun berselang, pembangunan masih terbengkalai dan tidak menunjukkan progres yang berarti. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama kalangan mahasiswa.
Salah satu orator dalam aksi menyampaikan bahwa mahasiswa menuntut kejelasan atas ketidakselesaian proyek tersebut, yang dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran publik.
“Ini menjadi persoalan serius hingga mendorong kami datang kemari. Pembangunan yang memakan anggaran sebesar Rp7,6 miliar itu hingga kini tidak selesai dan mengalami mangkrak. Ini patut kita pertanyakan, kemana anggaran itu diperuntukkan? Untuk pembangunan atau untuk kepentingan pribadi?” ujarnya lantang di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga menuntut kehadiran langsung Wali Kota Sorong untuk memberikan penjelasan kepada publik. Mereka mengancam akan membakar ban di depan kantor wali kota jika tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi.
“Pesan saya kepada Bapak Wali Kota Sorong, jangan hanya diam di dalam ruangan. Jika dalam 30 menit bapak tidak keluar menemui kami, saya pastikan kami akan bakar ban di depan kantor ini sebagai bentuk protes,” kata orator.
Dalam aksinya, mahasiswa turut menyoroti dugaan adanya praktik korupsi dalam proyek pembangunan yang kini terbengkalai. Mereka menilai anggaran miliaran rupiah itu seharusnya digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
“Jika uang sebesar Rp7,6 miliar itu dibelikan gorengan, mungkin satu Kota Sorong bisa tenggelam dalam gorengan. Ini bukan soal kecil, ini menyangkut hak rakyat, dan kami mahasiswa tidak tinggal diam,” tegasnya.
Tak hanya memprotes pemerintah, mahasiswa juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Sorong, yang dinilai lamban menindaklanjuti persoalan ini.
“Kami kecewa terhadap Kejaksaan Negeri Sorong yang seolah menutup mata. Kami, mahasiswa HMI, hadir di sini karena didorong oleh rasa kemanusiaan dan perhatian terhadap masa depan pendidikan di kota ini,” ungkap mahasiswa lainnya.
Pantauan di lapangan, kondisi proyek Gedung Dinas Pendidikan Kota Sorong memang memprihatinkan. Bangunan dua lantai tersebut baru berbentuk struktur beton, dengan puluhan tiang pancang mencuat tanpa atap dan dinding. Sesi penulangan mulai berkarat, dan bagian bawah bangunan dipenuhi rumput liar serta sampah. Tak tampak aktivitas proyek di lokasi, dan akses ke area bangunan dibiarkan terbuka tanpa pengamanan.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Pemerintahan Kota Sorong, Jeremias Gemenop, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi penyampaian aspirasi dari para mahasiswa dan akan segera menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wali Kota Sorong.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka dan akan menindaklanjutinya. Pemerintah Kota Sorong tidak menutup mata terhadap persoalan ini,” ujar Jeremias.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dari pihak pemerintah maupun penegak hukum. Mereka berharap pembangunan gedung tersebut dapat segera dilanjutkan demi kepentingan pendidikan di Kota Sorong.(zia)
