Realisasi Belanja Awal Tahun Rendah
SORONG – Realisasi Pendapatan APBN Wilayah Papua Barat sampai dengan 31 Januari 2022 tercatat sebesar Rp 147,93 miliar. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar -23,30 persen dibandingkan tahun 2021.
Penurunan terbesar disumbang oleh Bea Masuk yang turun -97,69 persen years on years (yoy), disusul oleh PBB turun -72,31 persen (yoy) dan PPh Non Migas turun -49,96 persen(yoy), namun pajak lainnya dan PNBP mampu tumbuh positif 76,64 persen (yoy) dan 0,47 persen (yoy). Sedangkan Kinerja Belanja APBN, realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penurunan sebesar -46,21 persen (yoy) menjadi Rp 154,47 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya, SE, M.Si mengungkapkan, penurunan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja barang dan modal di awal tahun 2022.
“Ini dikarenakan masih dalam tahap persiapan pengadaan barang atau jasa. Diperkirakan pada Q1 realisasi belanja akan meningkat seiring dengan program pembangunan infrastruktur di Papua Barat,” ujar Bayu kepada Radar Sorong, Jumat (25/2).
Realisasi Transfer Dana Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami kenaikan sebesar 33,58 persen menjadi Rp 697,95 miliar (yoy). Besaran realisasi tertinggi dicapai oleh DAU dan DBH masing-masing mencapai Rp 684,40 miliar dan Rp 9,52 miliar. Realisasi DAU sebagian besar digunakan untuk membiayai pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Barat sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp 745,91 miliar didominasi oleh komponen pendapatan transfer. Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat sampai 31 Januari 2022 sebesar Rp 221,78 miliar didominasi oleh komponen belanja operasi (belanja pegawai). TKDD yang telah disalurkkan kepada Provinsi Papua Barat hingga 31 Januari 2022 sebesar Rp 697,95 miliar atau 3,56 persen dari total pagu transfer.
Sementara, total Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dialokasikan untuk regional Papua Barat senilai Rp 2.107,42 miliar. Sayangnya, selama periode Januari 2022 tidak ada penyaluran dan penyerapan DAK Fisik. Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Barat diproyeksikan hingga Q1 2022 sudah dapat terealisasikan secara bertahap.
“Pemda perlu mengoptimalkan anggaran belanja wajib melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien,”harapnya. (ayu)
