AIMAS-Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait percepatan penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten Sorong melalui 18 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) turut berperan menjalankan fungsinya masing-masing. Usai dilantiknya TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), kali ini keseriusan Pemkab Sorong terhadap percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui FGD yang melibatkan kedelapan belas OPD tersebut.
Pj Bupati Sorong melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, dr. Ronney Kalesaran, mengungkapkan, penanganan stunting dilakukan dengan dua intervensi. Pertama, intervensi berkaitan kondumsi gizi ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan. Kedua, intervensi sensitif yang penanganannya dilakukan oleh OPD yang lain.
Berita Terkait
“Intervensi sensitif memegang peran yang tidak kalah penting dengan intervensi gizi. Di mana intervensi sensitif memberikan pengaruh yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan intervensi gizi,” ujar Kadinkes.
Percepatan penurunan stunting yang juga menjadi agenda prioritas dalam 100 hari kerja Pj Bupati Sorong, menjadi alasan diseriusinya program tersebut oleh 18 OPD. Menurut Kadinkes, seluruh OPD yang terlibat dalam TPPS, saat ini setiap OPD sudah menjalankan tugasnya masing-masing.
“Kami terus berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan baik sehingga terbentuk Sinergitas yang baik juga. Baik itu dari tingkat OPD maupun dari pihak professional, organidasi DWP, Kemenag dan lain sebagainya,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) Feri Fatem, menambahkan, melalui pelaksanaan FGD ini diharapkan seluruh stakeholder dapat menyatukan persepsi dan mampu bekerja secara bersama-sama dalam rangka percepatan penurunan stunting.
“Apalagi target secara nasional di tahun 2024 angka stunting harus di bawah 14%. Sehingga dalam waktu kurang lebih dua tahun ke depan kita harus kerja cepat dan penuh ekstra untuk mengejar target tersebut,” pungkas Feri. (ayu)
