SORONG -Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas isu-isu lingkungan yang semakin nyata, seperti masalah sampah di darat dan laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran air laut, serta penggunaan kendaraan darat dan laut yang berpotensi mencemari lingkungan. Kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Sorong, Jumat (12/12).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal, serta mendorong pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan di tengah meningkatnya isu-isu lokal.
Asisten II Pemprov Papua Barat Daya, Jhony Way, mengungkapkan bahwa berbagai isu yang berkaitan dengan keberlanjutan pariwisata di Papua Barat Daya perlu segera ditangani, terutama persoalan sampah yang menjadi hambatan utama.
“Kami mendiskusikan beberapa hal penting lainnya, salah satunya kondisi terumbu karang di Raja Ampat yang sudah tidak sebaik dulu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kunjungan wisatawan, serta pembuangan limbah bukan hanya plastik, tetapi juga limbah dari kapal-kapal yang datang. Ketidakteraturan fasilitas, terutama toilet, menjadi persoalan serius karena banyak limbah yang langsung mengalir ke laut,”ujarnya usai FGD.
Menurut Jhony, pengelolaan toilet yang layak di homestay sangat diperlukan untuk mencegah limbah mencemari laut dan merusak terumbu karang.”Teman-teman peneliti di sekitar Selat Dampier melaporkan bahwa kondisi karang mulai mengalami kerusakan. Padahal daya tarik utama Raja Ampat adalah terumbu karangnya. Jika terumbu karang rusak, wisatawan tentu akan enggan datang,”jelasnya.
Ke depan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan mengadakan pertemuan lanjutan khusus membahas penanganan limbah, terutama limbah toilet. Dibandingkan limbah plastik, limbah toilet dinilai memiliki dampak lebih besar terhadap kerusakan terumbu karang.Selain itu, kawasan wisata yang semakin padat seperti Pulau Arborek di Raja Ampat juga mulai dievaluasi agar tidak melebihi kapasitas, mengingat fasilitas pendukung seperti toilet masih sangat terbatas.”Kami juga menyoroti persoalan limbah kapal. Saat ini banyak kapal yang belum memiliki sistem pembuangan limbah yang baik. Ke depan, pemerintah perlu menyiapkan fasilitas penampungan limbah di darat agar kapal tidak lagi membuang limbah langsung ke laut,”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, yang mengharuskan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.”Semua isu yang disampaikan oleh Bapak Asisten II dan dibahas bersama seluruh lembaga adalah isu-isu aktual yang muncul di Papua Barat Daya, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama,”ujarnya.
Yusdi menekankan bahwa pada tahun 2026 seluruh rekomendasi dari FGD harus dilaksanakan secara kolaboratif. Jika tidak, Papua Barat Daya berisiko kehilangan reputasi di mata wisatawan.”Turis yang datang ke sini hampir 80% wisatawan mancanegara. Hal-hal kecil saja bisa mengganggu nama baik Papua Barat Daya. Karena itu, aspek pengelolaan sampah, limbah, hingga persoalan jangkar kapal harus menjadi perhatian kita semua. Kita ingin menunjukkan gerakan nyata di lapangan agar wisatawan dapat melihat progres dan langkah-langkah strategis kita,”katanya.
Ia menegaskan bahwa meski Papua Barat Daya memiliki alam yang sangat indah, tanpa pengelolaan yang baik daerah tersebut dapat mengalami kerusakan.”Ini adalah kerja kolaboratif. Semua mitra juga sangat bersemangat mendukung upaya pemerintah provinsi serta dua kabupaten/kota untuk menjadikan PBD sebagai pusat ekowisata dunia ke depan,”tambahnya.
Yusdi berharap upaya ini memberikan nilai tambah bagi Papua Barat Daya dan semakin memperkenalkan pariwisata daerah tersebut ke dunia melalui penguatan konsep ekowisata.(*/zia)
