Air PDAM tidak Ngalir, Warga Kabupaten Kelimpungan
AIMAS – Setelah sekian lama bungkam terkait macetnya pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Sorong, setelah pengelolaannya diambil alih pemerintah Kabupaten Sorong, kali ini PT Andriyani Jaya Abadi sebagai pengelola awal PDAM akhirnya angkat bicara.
Pimpinan PT Andriyani Jaya Abadi, Nardi mengatakan, permasalahan tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawabnya.
Sebab sejak berakhirnya MoU antara PT Andriyani Jaya Abadi dengan Pemerintah Kabupaten Sorong pada 8 Januari 2023 lalu, maka selesai pula seluruh tanggung jawab PT Andriyani Jaya Abadi yang berkaitan dengan pelayanan air bersih.
Kendati demikian, PT Andriyani Jaya Abadi sebenarnya juga turut prihatin dengan kondisi sulitnya air bersih saat ini. Apalagi, sejak dipercayakan mengelola air bersih sejak tahun 2006, menurutnya semua berjalan dengan baik dan tak pernah dikomplain masyarakat.
“Kami kelola air bersih ini bergerak dari nol sekitar tahun 2006, dan pelanggannya baru 55 sambungan rumah (SR).
Jumlahnya terus meningkat hingga per Desember 2022 total pelanggan mencapai 4.264 SR aktif. Selama 16 tahun tidak pernah ada masalah air macet.
Sehingga kami berharap perjuangan 16 tahun itu jangan sampai rusak. Ketika diambil alih pemerintah harapan masyarakat seharusnya pelayanan bisa lebih baik, atau minimal sama seperti sebelumnya,” jelas Nardi.
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sorong menerangkan bahwa tidak lancarnya suplai air bersih belakangan ini disebabkan oleh ditutupnya salah satu sumber air di Kampung Malasaum.
Namun menurut Nardi, ditutupnya sumber air Malasaum harusnya tidak terlalu berpengaruh. Sebab, sumber air Malasaum bukanlah sumber utama untuk mengaliri Kabupaten Sorong.
“Sumber yang paling diandalkan ada di Km 18, samping DPR yang debitnya 30 liter per detik. Sementara sumber Malasaum selama ini hanya untuk mengaliri SP1 dan SP2, karena debitnya kecil, bahkan saat kemarau hanya 5-7 liter per detik. Jadi kalau sumber Malasaum ditutup, harusnya tidak begitu pengaruh karena masih bisa disuplai dari sumber air lainnya,” terangnya.
Apalagi, lanjut Nardi, sumber Malasaum baru difungsikan sejak tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015 masyarakat sudah terlayani kebutuhan air bersihnya tanpa bergantung pada sumber Malasaum.
Di samping itu, berdasarkan informasi yang diterima Radar Sorong, ditutupnya sumber air Malasaum oleh pemilik ulayat disebabkan oleh permintaan kenaikan harga sewa yang belum disetujui oleh pemerintah. Saat dikelola PT Andriyani Jaya Abadi, harga sewa yang diminta masyarakat senilai Rp 6.000.000,- per bulan.
Namun ketika pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, masyarakat meminta kenaikan harga sewa senilai Rp 150.000.000,- tiap bulannya.
Atas permintaan masyarakat itulah kemudian santer tersiar isu dan kecurigaan bahwa PT Andriyani Jaya Abadi adalah dalang yang memberikan intervensi kepada masyarakat untuk meminta kenaikan harga sewa tersebut.
Tak hanya itu, isu lain yang juga berkembang di masyarakat yakni terkait intervensi perusahaan yang dituding melarang karyawannya untuk bergabung dan bekerja dengan Dinas PUPR untuk melanjutkan pengelolaan air bersih.
Namun, PT Andriyani Jaya Abadi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Nardi menegaskan, bahwa pihaknya tak pernah mengintervensi pihak manapun untuk kepentingan apapun.
“Kalau memang ada dugaan seperti itu silahkan saja ditanyakan kepada yang bersangkutan. Tanya kepada kepala masyarakat Kampung Malasaum terkait permintaan kenaikan sewa lahan. Kemudian tanyakan juga kepada karyawan PT Andriyani terkait apakah saya melarang mereka untuk bergabung dengan PUPR atau tidak,” tegas Nardi.
Ia bahkan mengaku tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Sebab bagi Nardi, ia hanya ingin melihat masyarakat dipuaskan oleh pelayanan yang diberikan pemerintah.
“Saya menerima dan mendukung apa yang telah menjadi keputusan pemerintah. Jadi untuk apa saya mengintervensi pihak tertentu untuk menghambat pekerjaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi saya yang penting pelayanan baik, masyarakat puas, itu saja cukup.
Karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan maksimal,” pungkasnya.
Sementara itu, jika beberapa waktu lalu air PAM sempat ngalir pelan, beberapa hari terakhir ini air PAM macet totk.
Kondisi ini membuarmt warga kelimpingan untuk mendapatkan air bersih. “Jangankan bisa naik ke profil, untuk tadah air di bawah saja sdh tidak bisa. Ini bagaimana ee..pemerintah jang diam ka..kasi solusika untuk mengatasi masalah air bersih ini. Swasta tangani sudah bagus, dikelola pemerintah pelayanan air bersih tambah hancur,”sorot salah satu warga Aimas. (ayu)
