Jubir: Tidak Mungkin 5.000 Orang Maybrat jadi PNS di Kantor Gubernur PBD
SORONG- Resah dengan isu-isu liar terkait suku tertentu yang akan bekerja di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Juru Bicara Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie menegaskan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya untuk seluruh suku asli Papua maupun non Papua yang tinggal di 6 daerah bawahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
“Tidak mungkin 5000 suku Maybrat akan menjadi ASN di Kantor Gubernur PBD, pasti akan tercover dan terbagi dengan baik untuk seluruh suku Asli Papua maupun non Papua di 6 daerah bawahan Provinsi PBD,”jelas Yanto Amus Ijie .Kamis (1/12).
Lebih lanjut, Yanto juga mau menipis berita dibeberapa media yang membuat keresahan dan kekhawatiran dari suku Papua maupun suku non Papua yang ada di Papua Barat Daya, dimana mereka menjustifikasi Pemekaran PBD ini hanya untuk kelompok dan suku tertentu.
“Jadi hari ini kami ingin mengklasifikasi kepada seluruh masyarakat di enam daerah bawahan PBD, bahwa perjuangan Provinsi Papua Barat Daya yang digagas dan dideklarasikan oleh sang deklarator Dr. Derkeis Decky Asmuruf dibantu Andi Asmuruf, SH.,MH dan Drs. Yosafat Kambu,”ujarnya.
Yanto menekankan bahwa aktor dan pelaku utama Pemekaran Provinsi PBD hanya 3 orang yakni Dr. Derkeis D. Asmuruf, Andi Asmuruf, SH.,MH dan Drs. Yosafat Kambu. Sedangkan sisanya termasuk Jubir, Pemerintah dan yang ikut membantu disebut sebagai turut serta membantu, bukan pelaku utama.
Namun yang perlu diketahui, bahwa PBD hadir untuk semua suku Papua maupun Suku Nusantara yang ada di 6 daerah bawahan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga jika ada perasaan kekhawatiran dari para elit ini ataukah mungkin ada yang menamakan diri sebagai tokoh-tokoh untuk menanyakan atau mempersoalkan PBD sesungguhnya itu tidak benar mungkin mereka sedang mencari panggung untuk popularitas.
“Kami dari tim deklarator maupun presidium menyampaikan ke semua masyatakat bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini hadir untuk semua lapisan masyarakat.Buktinya di dalam team Pemekaran Provinsi PBD, baik team deklarator maupun team presidium ada team nusantara dan tim Papua yang tergabung,”ungkapnya.
Dikatakan Yanto, Bapak Deklarator Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Derkias D. Asmuruf saat menggagas provinsi ini, beliau menghubungi keluarga yakni Andi Asmuruf dan Drs. Yosafat Kambu.
“Bukti keseriusan dan komitmen mereka, hingga saat ini mereka masih mengawal proses perjuangan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga kalau memang dikatakan ini perjuangan keluarga, sah saja.
Tetapi kami tidak berpikir seperti yang ditakutkan, kami hanya berfikir bagaimana membangun Papua Barat Daya menjadi milik semua orang,”tandasnya.
Yanto juga menegaskan agar para politisi dan tokoh di Sorong Raya tidak membangun opini liar yang membuat keresahan. Ia juga harus meluruskan bahwa anggota DPR ditunjuk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan, DPR ini mewakili pemerintah dari lembaga negara. Sehingga, apa yang dikerjakan, pikirkan dan dituangkan dalam pokok pikiran yang disampaikan kepada Kemendagri, adalah keputusan lembaga bukan keputusan individu.
“Sehingga jangan ada yang mengklaim sebagai aktor dan tokoh pemekaran PBD,”tegasnya.
Yanto juga menuturkan perjuangan PBD beda dengan Irian Jaya Barat atau Papua Barat. Sebab, Papua Barat, saat itu sudah ada UU nomor 45 tahun 1999, kemudian sudah ada PJ Gubernur yang dilantik dan diresmikan oleh pemerintah, hanya saja situasi daerah pemekaran Papua Barat ditunda.
“Sedangkan PBD ini mulai dari nol, tabrak tembok dan hari ini menjadi tren. Saat awal kami mau mendeklarasikan provinsi ini kami dinilai sedang membentuk organisasi terlarang di Sorong Raya sehingga kami dibuntuti dan dimata-matai aparat keamanan.Sekalipun kami dihambat, kami tetap merambat dan akhirnya provinsi ini jadi,”pungkasnya.(juh)
