JAKARTA – Dalam acara buka puasa bersama jurnalis Istana Negara, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan berbagai pencapaian dan kebijakan strategis yang telah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto selama 130 hari masa pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak multiganda yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. “A mutually beneficial policy istilahnya. Atau Win-win approach, semua pihak dapat manfaat,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi, menjelaskan intisari dialog antara PCO dengan jurnalis yang bertugas di Istana Negara pada Senin malam, 17 Maret 2025.
Dedek atau biasa disapa Uki menyatakan bahwa dalam 130 hari, Presiden telah menjamin pelayanan dasar yang semakin luas dinikmati masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, peluncuran Cek Kesehatan Gratis bagi semua warga sekaligus memberlakukan pengelolaan keuangan negara, pengelolaan fiscal yang lebih baik lewat efisiensi dan rekonstruksi anggaran.
Selain itu, manfaat pelayanan dasar yang disediakan negara juga diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan melalui Program MBG. “Yang ternyata punya economic multiplier effect, yaitu membuka peluang bagi UMKM dan petani lokal untuk berperan masuk ke rantai pasok dan distribusi ekosistem MBG,” uyar Dedek.
Stabilitas Harga dan Peran Global Indonesia Pemerintahan Presiden Prabowo juga memastikan kepentingan domestik terjaga dengan harga pangan yang stabil dan inflasi terkendali, serta pasokan energi yang tersedia pada harga yang terjangkau.
Pada saat yang sama, Presiden Prabowo dan korps diplomatic Indonesia Indonesia sangat aktif memperkuat “Diplomasi Bebas Aktif” Indonesia di berbagai forum, termasuk menjadi anggota BRICS dan mempercepat aksesi ke OECD. Persahabatan Presiden Prabowo dengan berbagai pemimpin negara maju makin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis ketiga terbesar di dunia dan anggota G20.
Sebagai anggota “One Trillion Dollar Club”, Indonesia terus meningkatkan kepercayaan pasar dunia, antara lain dengan melahirkan Danantara Indonesia Sovereign Fund. Badan Pengelola Investasi yang akan bermodal belasan triliunan rupiah ini akan membuka peluang investasi lebih luas bagi hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam buku 130 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, Program MBG dan CKG telah memberikan manfaat kepada jutaan penerima. Pemerintah juga telah merenovasi 10 ribu sekolah dan segera meluncurkan Sekolah Unggul dan Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghapus utang UMKM, mendirikan Danantara, Bank Emas, dan mengeluarkan kebijakan Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam di dalam negeri. Hilirisasi industri, seperti nikel, bauksit, dan lainnya, ditargetkan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Pembangunan infrastruktur juga terus berjalan, termasuk target peningkatan fasilitas 66 RSUD di daerah terluar, terdepan, tertinggal dan peresmian 37 proyek ketenagalistrikan nasional serta 17 stadion olahraga. Inpres DTSEN. “Tentunya tidak ada kemakmuran tanpa pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo telah berkata,’ Berilah kesempatan bagi kita bekerja siang, malam tanpa istirahat, tidak ada Sabtu, Minggu, terus kita bekerja, untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Maka kami semua di Kabinet Merah Putih akan bekerja sampai titik keringat terakhir, sampai garis finish,” kata Uki.
Uki menjelaskan bahwa Asta Cita, delapan misi utama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga berdampak ganda: peningkatan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Langkah-langkah pemerintah, antara lain, meliputi penggunaan basis data terpadu (BDT) untuk bantuan sosial tepat sasaran. Maka dari itu, Uki melanjutkan, keluarnya Instruksi Presiden Presiden 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memungkinkan sinergi data antar instansi untuk memiliki satu data kemiskinan nasional.
“Implementasi DTSEN akan berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi tumpang tindih pemberian bantuan, dan program subsidi yang tidak tepat sasaran. DTSEN juga akan menguatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan adil dan akuntabel, serta membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia lebih cepat,” ujar Uki. (**/ros)
