SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan Soft Launching Papua Berdaya yang merupakan Perencanaan Akurat, Pelaksanaan Bermutu, Berbasis Adat dan Wilayah bagi Orang Asli Papua (OAP).
Soft launching dilakukan oleh Sekda Pemprov PBD, Jhoni Way, S.Hut.M.Si didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Rahman, S.STP.M.Si.Kegiatan digelar di Lt 3 Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (26/6).
“Kami mendukung program yang dikembangkan ini. Program ini sangat bagus untuk diterapkan apalagi kami ini ada di wilayah otonomi khusus. Ini kan fokus ke Orang Asli Papua,” ungkap Sekda Pemprov PBD, Jhoni Way.
Kemudian, Kepala Bapperida PBD, Rahman mengatakan bahwa dirinya sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan Kelima di LAN Makassar.
“Nah, salah satu yang menjadi persyaratan Kita harus melakukan proyek perubahan. Proyek perubahan itu adalah inovasi yang kita gagas di tempat kerja kita masing-masing, yang bermanfaat bagi organisasi dan juga bagi masyarakat,” jelasnya.
“Inovasi yang saya angkat yaitu kita fokus bagaimana melibatkan masyarakat adat, yang notabene adalah Orang Asli Papua dalam proses perencanaan pembangunan,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakan Rahman, sehingga kita lebih mendekatkan perencanaan itu kepada masyarakat.
“Sehingga mereka terlibat secara aktif, kemudian kita menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya,” katanya.
Dikatakan, bahwa kegiatan atau usulan itulah yang nanti akan di tuangkan dalam program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
“Termasuk APBN. Kalau memang itu usulannya dalam skala nasional. Sasarannya masyarakat Asli Papua tetapi kita fokus di masyarakat adat karena kita di Papua ada UU Otsus, ada MRP yang merupakan salah satu unsur adat,” jelasnya.
“Nah, bagaimana peran MRP di masyarakat sehingga inilah yang kita gagas agar MRP memiliki wibawa dan harga diri di depan masyarakat adatnya. Sehingga representasi mereka bisa dituangkan dalam hal usulan program masyarakat adat, mereka ikut mengawal dan memastikan itu dibiayai APBD,” pungkasnya.(zia)
