SORONG – Guna mendorong peningkatan kualitas kinerja pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Barat Daya menggelar sosialisasi tata kelola dan pelatihan penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Otonomi Khusus (Otsus).
Kegiatan itu mulai dilaksanakan sejak tanggal 11-13 Juli 2024 di Kota Sorong yang dihadiri oleh 96 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan BAPPENAS, dengan dukungan Proyek USAID Kolaborasi.
Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, George Yarangga, menjelaskan, pemerintah provinsi akan terus mendorong upaya optimalisasi pengelolaan dana Otsus.
Dimana, tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya menerima transfer anggaran dari Pemerintah pusat Rp 1,76 triliun dimana Rp 377,3 miliar bersumber dari Dana Otsus dan Rp 428,6 miliar bersumber DTI atau Dana Tambahan Infrastruktur.
“Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman ASN dalam belanja Otsus yang sesuai peruntukannya sehingga dapat meningkatkan penilaian kinerja dan meningkatkan penerimaan dana otsus yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua (OAP),” jelasnya.
Lebih lanjut, kata George pemaparan DJPK disampaikan apresiasi kepada Provinsi Papua Barat Daya sebagai salah satu daerah yang tepat waktu dalam menyusun RAP tahun 2024. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesepahaman perencana dan pimpinan OPD dalam pengelolaan dana Otsus.
“Agar kinerja Provinsi Papua Barat Daya bisa meningkat, baik dalam perencanaan maupun implementasi hingga hasil evaluasinya. Setelah pelatihan dilaksanakan, tingkat pengetahuan peserta terkait penyusunan RAP telah meningkat dari 53 persen menjadi 92 persen,” ungkapnya.
Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, DJPK juga melakukan pendampingan langsung dengan OPD dalam penyusunan RAP Awal Tahun 2025.
“Hasil penyusunan RAP Otsus ini selanjutnya akan dievaluasi kementerian dan lembaga yang menjadi pemimpin sektor yakni Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya,” ujar George.
Sementara itu, pimpinan Program USAID Kolaborasi, Caroline Tupamahu menuturkan kegiatan ini merupakan wujud komitmen dan dukungan pada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam peningkatan kapasitas ASN dalam melakukan tata kelola otsus yang lebih baik.
“Sejak Agustus 2023, kami telah bekerjasama dengan Pemprov Papua Barat Daya untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam perencanaan implementasi Otsus. Sejauh ini, bersama dengan Kementerian terkait, USAID Kolaborasi telah melatih dan mendampingi lebih dari 122 SN di Papua Barat Daya”, tandasnya.
Selain peningkatan kapasitas ASN, sambung Caroline kerjasama tersebut juga dilakukan untuk mendorong peningkatan transparansi dan kesadaran masyarakat terkait Otsus lewat berbagai aktivitas, termasuk pelibatan jurnalis dan media lokal.
“Program ini merupakan inisiatif kerja sama Kementerian Bappenas yang didukung oleh Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP),” tutupnya.(rin)
