Wali Kota: Kalau Kota Aman, Masyarakat Tenang
SORONG – Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau, MM, pada acara penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan instansi/kemitraan di lingkungan pemerintah Kota Sorong, Tahun Anggaran (TA) 2022, yang digelar Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), di Ruang Anggrek Lt 2 Kantor Wali Kota Sorong.
Wali Kota mengatakan, jika kota ini aman dan kondusif, maka masyarakat heterogen yang ada di kota ini dapat tenang untuk melakukan aktivitas apapun namanya, sesuai dengan profesi dan keahlian mereka masing-masing.
“Kita tidak perlu ada rusuh sana-sini, bakar sana bakar sini, sampai kompor di rumah tidak bisa berasap karena kita semua pada takut. Tukang ojek dan bakso tidak keluar mencari. Jadi kita tidak mau seperti itu,” katanya.
Terkait dengan penandatangan NPHD, Wali Kota menuturkan, perlu adanya analisa yang baik dalam menganalisis masalah beban tugas, sehingga dapat memaksimalkan tugas-tugas rutinitas di setiap organisasi atau instansi-instansi terkait.
“Saya lihat, saya dengar yang dibacakan, dan saya lihat sendiri. Menganalisis masalah beban tugas bagi setiap OPD, bahkan setiap instansi-instansi terkait. Perlu pertimbangan, perencanaan , dan pengalokasikan yang baik, supaya bisa dapat membantu operasional atau tugas-tugas rutinitas di setiap organisasi. Jangan sampai kita tidak bisa menganalisa secara baik, nantinya bisa berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan di lapangan” kata wali kota.
Ia berharap agar adanya kerja sama yang baik antara Kesbangpol dan BPKAD Kota Sorong, demi memperlancar tugas-tugas di OPD atau unit kerja, sehingga terkesan baik bagi masyarakat Kota Sorong.
Wali Kota juga mengungkapkan, hal yang terjadi di Double O beberapa waktu lalu tercatat sebagai kejadian yang luar biasa, yang dialami sejak adanya Kota Sorong.
“Pak Dandim, pak Kapolres. Lihat kota ya begini. Ada gesekan-gesekan tapi tidak terlalu berarti. Namun yang terjadi sangat luar biasa di Double O. Kejadian itu kan sangat dahsyat. Tercatat di Kota ini sejak ada sampai hari ini. Kami tidak pernah mengalami seperti itu,” aku wali kota.
Namun, lanjutnya Kepala suku merupakan orang pertama yang turun lebih awal dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. Kemudian, akan bergandengan tangan dengan pihak keamanan dalam menghindari hal-hal yang dikhawatirkan.
“Terima kasih kepada semua pihak, baik Kepolisian, TNI, dan seluruh komponen masyarakat, yang telah bersama-sama dengan pemerintah Kota Sorong dalam mengambil tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya
Selain itu, wali kota mengimbau bagi Forum Komunikasi Umat beragama (FKUB), diharapkan dapat terus menjaga toleransi antar umat beragama yang berkelanjutan di Tanah Papua, khususnya kota Sorong.
Kemudian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hendrikus Momot menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota atas kebijakan untuk pemberian hibah tersebut.
“Mengenai anggaran NPHD TA 2022, lanjutnya, bersumber dari DPA Kesbangpol kota Sorong. Terkait dengan kekurangan lainnya, akan ada dalam kebijakan wali kota pada waktu-waktu mendatang,” tandasnya.(zia)
