SEOUL – Para anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) sepakat memutuskan untuk memakzulkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min atas cara penanganan terhadap tragedi saat perayaan Halloween di Itaewon tahun lalu. Voting pemakzulan yang digelar parlemen itu membuka jalan bagi Lee untuk mencetak rekor sebagai anggota kabinet pemerintahan pertama yang dimakzulkan oleh badan legislatif di Korsel.
Seperti dilansir Reuters yang dikutip dari detikcom, Rabu (8/2/2023), mosi pemakzulan diloloskan oleh parlemen dalam voting pada Rabu (8/2), yang hasilnya menyatakan 179 suara mendukung dan 109 suara menolak. Parlemen Korsel beranggotakan 300 anggota, dengan oposisi utama Partai Demokratik menguasai 169 kursi mayoritas. Dibutuhkan sedikitnya dukungan 150 anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan itu. Namun demikian, hasil voting parlemen itu tidak lantas memakzulkan Lee dari jabatannya sebagai Mendagri.
Komisi kehakiman dalam parlemen Korsel selanjutnya akan mengkaji mosi pemakzulan itu sebelum menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan pemakzulan itu. Prosesnya bisa memakan waktu hingga enam bulan ke depan. Partai Demokrat dan partai-partai oposisi lainnya telah berupaya menggulingkan Lee dari jabatan Mendagri, dengan menyatakan dia bertanggung jawab atas respons yang gagal atas tragedi desak-desakan di Itaewon saat perayaan Halloween pada 29 Oktober 2022 lalu.
Sedikitnya 159 orang tewas dan 196 orang lainnya mengalami luka-luka ketika banyak orang membanjiri gang-gang sempit di distrik Itaewon, yang terkenal dengan kehidupan malamnya itu, untuk merayakan Halloween pertama tanpa adanya pembatasan virus Corona (COVID-19) dalam tiga tahun terakhir.
Lee dan pihak kepolisian menghadapi kritikan tajam atas cara menangani tragedi itu, terutama usai transkrip panggilan darurat yang diungkap ke publik menunjukkan banyak pengaduan warga soal potensi bahaya di Itaewon saat malam Halloween dan panggilan bantuan beberapa jam sebelum insiden terjadi. Lee telah meminta maaf atas kegagalan dalam merespons tragedi itu. Namun ketika ditanya apakah dirinya bersedia mengundurkan diri, Lee menegaskan prioritasnya adalah merancang langkah-langkah untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali dan memastikan penerapannya.
Presiden Yoon Suk Yeol menolak tuntutan oposisi untuk memecat Lee. Kantor kepresidenan Korsel dan Partai Kekuatan Rakyat yang menaungi Yoon mengecam Partai Demokrat karena menyalahgunakan kekuasaan mayoritas dalam parlemen untuk melanjutkan mosi pemakzulan itu. “Itu adalah penolakan terhadap demokrasi parlementer. Itu akan tercatat sebagai sejarah memalukan dalam politik parlementer,” tegas kantor kepresidenan Korsel dalam tanggapannya usai mosi pemakzulan diloloskan parlemen.
Sebelum Lee, Presiden Park Geun Hye menjadi presiden pertama Korsel yang dimakzulkan tahun 2017 lalu, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menegakkan mosi pemakzulan yang diloloskan parlemen Korsel. (nvc/ita/detikcom)
