SORONG – Sejak tanggal 14-17 Mei 2025, masyarakat adat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dari tiga kampung di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Kampung Bariat dan Nakna dari Distrik Konda, dan Kampung Klaogin dari Distrik Seremuk mengikuti Pelatihan Ekowisata Berkelanjutan sekaligus uji coba wisata di Kampung Klaogin.
Pelatihan 4 hari ini juga dimanfaatkan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Dispora) Sorong Selatan untuk mengukuhkan tiga Pokdarwis tersebut.
Dalam sambutannya, Kepala Dispora Sorong Selatan, Daud Azer Fatary mengatakan bahwa Sorong Selatan dikaruniai keindahan alam yang luar biasa, mulai dari hutan tropis, keanekaragaman hayati, hingga budaya yang kaya ini adalah aset wisata alam yang tak ternilai harganya.
Daud juga berharap Pemberdayaan masyarakat adalah subjek utama agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh mereka, dan pemerintah mesti mendukung dengan peraturan yang pro lingkungan. Jadilah pionir ekowisata yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan kelestarian alam.
”Selain Dispora Sorong Selatan, kegiatan ini melibatkan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispora Parekraf) Papua Barat Daya, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku-Papua, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Papua Barat Daya dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Indonesia Ecotourism Network (Indecon), dan didukung oleh Konservasi Indonesia,” katanya.
Dikatakan Kajian yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia pada awal tahun 2025 menyatakan bahwa Sorong Selatan potensial untuk pengembangan ekowisata. Ragam ekosistem di sekitar Kampung Klaogin saja memiliki keanekaragaman hayati tinggi, yang mencakup 41 spesies pohon, 28 jenis burung, dan 10 reptil, serta 9 genus mamalia dan 13 genus ikan, 14 tanaman obat-obatan, dan mencatat setidak-tidaknya 16 atraksi wisata budaya yang menarik.
Ketua Pokdarwis Kampung Klaogin, Dance Yadafat mengatakan bahwa ia tertarik mengikuti kegiatan ini karena kami dapat menerima ilmu bagaimana cara mengelola pariwisata alam dan budaya.
“Kami dari Pokdarwis Klaogin belum mengetahui apa langkah-langkah mengenai bagaimana cara menyelenggarakan wisata di tempatnya sendiri. Saya, selaku ketua Pokdarwis, mau mencapai keberhasilan untuk masyarakat saya. Kerja saya harus berhasil,” katanya.
Anggota ketiga Pokdarwis yang terlibat dalam pelatihan ini merupakan bagian dari masyarakat adat tujuh sub-suku di Kabupaten Sorong Selatan yang sedang memperjuangkan pengakuan dari Kementerian Kehutanan atas usulan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Adat.
Ketua Pokdarwis Kampung Bariat, Yance Konjol, mengatakan Pelatihan ini menunjang hak-hak adat, menjaga hak-hak adat dan juga hak-hak masyarakat secara umum, (untuk) melindungi cenderawasih, lau-lau (kanguru), kakatua putih jambul kuning, nuri kepala hitam dan lain-lain. Kami siap untuk bangun (pariwisata) demi masa depan anak cucu.
”Kajian KI dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat pada tahun 2023 mencatat bahwa dari total 654.900 hektar luas wilayah di Sorong Selatan, sebanyak 497.522 hektar-nya diklasifikasikan sebagai ekosistem alami bernilai tinggi.
“Sorong Selatan memiliki 32 jenis ekosistem alami, termasuk hutan gambut tropis yang esensial untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus penyedia jasa ekosistem esensial bagi masyarakat yang bergantung pada praktik pemanfaatan hutan dan agroforestri berbasis ekologi dan subsisten. Kajian kami juga mencatat keberadaan 416 jenis tumbuhan dan 372 jenis vertebrata, termasuk 58 mamalia, 280 burung, 36 reptil, dan 14 amfibia, menjadikan Sorong Selatan sebagai kawasan biodiversity yang sangat sangat kaya di Papua Barat Daya” kara Muhamad Varih Sovy, Manager Program Sorong Selatan untuk Konservasi Indonesia.
Varih juga menekankan, bahwa jalan panjang membentang untuk Sorong Selatan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
“Selain kebutuhan regulasi yang berpihak pada kelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang pastinya harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat, beragam tantangan lain juga harus diberikan solusinya. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, akomodasi dan aksesibilitas yang masih terbatas, hingga kepada pengembangan sumber daya manusia tentu harus menjadi prioritas,” pungkasnya.(*/zia)
