SORONG- Polemik Provinsi Papua Barat Daya tak kunjung usai, kali ini Lintas Suku Asli Papua se Sorong Raya meminta Pj. Gubernur Papua Barat Daya agar melibatkan para kepala suku dalam menjalankan roda pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Perwakilan Lintas Suku tersebut yakni Kepala Suku Imeko Eli Abisai, Kepala Suku Tehit Daniel Salamok, Kepala Suku Maybrat, Yeremias Nauw, Tokoh Adat Moi Melkianus Osok dan Kepala Suku Tambrauw Ignasius Baru.
Tokoh Adat Moi Sorong Melkianus Osok menjelaskan Papua Barat Daya tidak serta-merta muncul begitu saja. Namun ada perjuangan selama 20 tahun oleh para tokoh Sorong Raya.
“Sebagai tokoh adat kami bersepakat agar kehadiran Papua Barat Daya, harusnya anak-anak setempat bisa diberikan ruang agar tampil di sana,”jelasnya dalam press rilis.
Pasalnya, Kota Sorong, Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, hingga Raja Ampat memiliki banyak aset. Aset yang dimiliki oleh enam daerah di Papua Barat Daya, harusnya diprioritaskan bagi kaum muda Papua.
“Kami merasa anak muda yang berkualitas justru tidak diakomodir, dan terabaikan di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Melkianus meminta agar Pj Gubernur Papua Barat Daya tidak melakukan lelang jabatan lebih dulu, sebelum hadirnya Gubernur definitif.
“Di Otsus sudah jelas jika pembagian sesuatu harus mempertimbangkan masing-masing kamar, seperti hak dari setiap daerah. Jangan buat kehadiran provinsi ini menjadi masalah baru bagi masyarakat.”tegasnya.
Kepala Suku Maybrat, Yeremias Nauw menambahkan Pj Gubernur PBD harus menghormati UU Otsus di tanah Papua.
“Otsus ini Negara Republik Indonesia yang berikan kepada Orang Papua sehingga PJ. Gubernur PBD harus hormati jangan pimpin pemerintahan seenaknya, semaunya dan dengar bisikan orang dekatnya saja,”ujarnya.
Yeremias meminta agar Pj Gubernur PBD tidak mengabaikan para pejuamg provinsi PBD. Sebab kehadiran Provinsi PBD murni perjuangan masyarakat dan tokoh daerah yang meyakinkan Pemerintah pusat
Yeremias menambahkan, ia mendengar akan dilaksanakan tes untuk mendapatkan jabatan eselon III dan IV di Provinsi Papua Barat Daya.
“Tes ini murni kah atau ada niat lain untuk bawa orang dari luar masuk kerja di provinsi PBD Ini Provinsi Baru jadi mau bikin tes untuk apa? Tiga Provinsi lain di Papua yang baru di mekarkan tidak lakukan tes seperti ini, jangan ada niat lain untuk lengserkan anak-anak kami ASN yang berjuang di provinsi PBD,”pungkasnya (rin)
