Pj Gubernur PBD: Bentuk Tim, Tahun Ini Sudah Dibenahi. Tidak Ada Alasan!
SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kota Sorong menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Penataan Kawasan Perumahan Sosial di Jalan Viktori sebalah SIKIM.
Hal tersebut dilakukan karena pemukiman di kawasan tersebut tidak memiliki drainase, sanitasi, toilet dan air bersih sehingga terlihat kumuh.
“Ternyata ada 6 kawasan kumuh yang harus kita perbaiki, diantaranya di Jalan Victori ada 4 kawasan, 1 ada di ujung landasan Bandara DEO dan kemudian 1 di km 8 masuk dari depan hotel. Saya baru melihat di salah satu kawasan,” kata Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad,M.Si kepada awak media ketika ditemui di Ruang Kerjanya.
Pj Gubernur Papua Barat Daya menegaskan kepada dinas terkait untuk tidak ada alasan, sehingga kawasan tersebut semua harus dibenahi segera.
“Rakyat kita harus mendapatkan tempat yang layak di atas tanahnya ini. Negara ini tidak boleh rakyatnya hidup dalam ketidakmakmuran ditengah-tengah pemerintah yang ada ini,” tegasnya.
Dikatakan Musa’ad bahwa Pemerintah harus tampil, pemerintah harus responsif, berikan yang terbaik kepada rakyat. Sehingga tahun ini sudah harus eksekusi penataan kawasan tersebut.
“Dalam rapat, Saya juga minta segera bentuk tim gabungan, dan tahun ini kita sudah mulai benahi kawasan-kawasan kumuh yang di depan kita ini. Tidak perlu tunggu tahun depan,” tegasnya.
Menurutnya, Ini sudah bukan bicara kewenangannya siapa. Ini kewenangannya kota atau kewenangannya provinsi. Sebenarnya itu kewenangannya kota.
“Tapi ini persoalan kehidupan. Jadi sebagai Pj Gubernur, saya mengedepankan aspek kehidupan. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, apalagi kepentingan rakyat dalam posisi yang sebenarnya mereka sudah teraniaya di lingkungannya,” ungkapnya.
“Karena mau minum saja tidak ada air, mau mandi juga, penadah air hujan pun tidak ada. Kota Sorong yang dekat dengan pusat-pusat pemerintahan dan ada masyarakat yang hidup seperti itu. Kita berdosa besar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya memperbaiki kehidupan rakyat kalau begitu,” sambungnya.
Musa’ad mengatakan Ini merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Bagaimana anak-anak mau sehat, kalau ada lingkungan seperti itu.
“Yang penting rumahnya harus sehat, biar dapat hidup layak, sanitasinya harus dijamin. Ini masa mandi di situ, buang air di situ, sudah ada minum juga di dekat dengan wc-nya. Sampah-sampah juga dibuang di situ saja, apa kita tidak buta,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Sorong George Yarangga,A.Pi mengapresiasi dan menyambut baik perencanaan tata kawasan perumahan sosial di 6 kawasan.
“Kami mengapresiasi pemerintah provinsi Papua Barat Daya karena ini juga demi kepentingan rakyat, sehingga perlu kolaborasi yang juga selalu digaungkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Dari Pantauan Radar Sorong, Selasa (9/5) Salah satu Kawasan yang akan ditata Pemprov PBD yang berada di Jalan Viktori, nampak sampah yang berserakan di bawah rumah-rumah warga, bahkan tidak ada drainase.
Ketua RT 03/RW 07 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur , Ramadan Agia mengatakan bahwa ada 51 KK yang tinggal di Perumahan 30.
Ramadan mengaku bahwa sudah bertahun-tahun hidup di perumahan 30 yang tidak memiliki drainase, sanitasi, toilet dan air bersih. Bahkan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah sejak tahun 2007.
“Kami sangat terima sekali, karena selama ini perumahan 30 yang dihuni oleh masyarakat kita ini semenjak pindah dari belakang Jalan Baru tahun 2007 itu tidak ada sentuhan. Tidak ada perhatian Pemerintah sampai sekarang,” katanya.
Lanjutnya, bahwa kabar gembira di tahun 2023, Pj Gubernur Papua Barat Daya melakukan kunjungan ke perumahan 30. Sehingga warga senantiasa menerima niat baik dari Pemprov PBD.
“Dengan semangat yang luar biasa, dengan lapang dada, sebuah penantian yang tidak pernah diduga baru datang. Kami menerima dan merespon baik, sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang baru lahir kemarin,” ungkapnya.
Menurutnya bahwa penataan kawasan tersebut merupakan sebuah fenomena baru bagi warga di perumahan 30, karena selama ini tidak pernah diperhatikan pemerintah.
“Mereka bisa pikir bahwa selama ini warga ini kan juga bagian dari pemerintah, kenapa warga itu ditinggalkan begitu saja alias kumuh. Dan tidak ada perhatian, baik itu dari fasilitas yang dibutuhkan oleh warga setempat, seperti sanitasi, air bersih dan juga WC atau MCK,” katanya.
Ramadan mengaku sebuah impian yang diharapkan oleh warga adanya program renovasi bahwa tidak lagi ada WC umum atau MCK, tapi akan dibuat di dalam rumah masing-masing warga.”Jujur saja kemarin bulan puasa itu warga setempat itu semua berbondong-bondong ke sumur yang di bawah pohon Sukun di depan masjid itu. Kami mengambil air bersih, sementara pengurus masjid tidak bisa ngapa-ngapain karena namanya air ini kebutuhan,” tegasnya.
Ia juga berharap agar Pemerintah melakukan perbaikan pada jembatan sebagai akses jalan masuk dan jalan keluar bagi warga di perumahan 30.
“Jembatan itu menjadi akses utama penyeberangan. Itulah beberapa poin program prioritas yang dibutuhkan masyarakat di Perumahan 30 bahwa ada 6 poin. Salah satunya itu jembatan penyeberangan,” pungkasnya.(zia)
