JAYAPURA – Upaya akselerasi pembaruan data statistik kelistrikan di Papua selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil sangat positif.
Berkat sinergi erat antara PT PLN (Persero) dan BPS, proses verifikasi lapangan pada Mei 2026 kini berhasil menyasar 107.738 pelanggan rumah tangga dari total target sebesar 849.286 pelanggan.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tingkat nasional untuk memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam pelaksanaannya, PLN menyediakan data pelanggan listrik, sedangkan BPS mendukung penuh dari sisi metodologi, instrumen pendataan, hingga pengolahan hasil ground check.
Plt. Kepala BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, menyampaikan bahwa ground check ini memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, petugas memeriksa kesesuaian ID pelanggan dengan penghuni rumah, jumlah keluarga, lokasi meteran, serta kondisi fisik bangunan.
“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran, dan setiap langkah di lapangan adalah kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. BPS Provinsi Papua berkomitmen mendukung kegiatan ini melalui penguatan metodologi, pelatihan instruktur, serta penyediaan fasilitas digital FASIH,” ujar Emi.
Emi menambahkan, pendataan lapangan ini dilakukan secara digital menggunakan aplikasi FASIH (Flexible Authentically Survey in Harmony) milik BPS untuk menjamin konsistensi.
Fasilitas digital ini merekam informasi ID pelanggan, data keluarga, koordinat lokasi (geotagging), hingga foto bangunan agar data lebih berkualitas.
“Guna memastikan kelancaran teknis, BPS Provinsi Papua telah melatih instruktur daerah di tingkat kabupaten dan kota. Para instruktur tersebut kemudian membekali ratusan petugas baca meter (billman) PLN mengenai konsep pendataan, prosedur lapangan, serta penggunaan aplikasi FASIH Mobile,” papar Emi.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur, menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat tim gabungan di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan memverifikasi ribuan pelanggan ini menjadi wujud nyata bahwa instruksi pusat mampu dieksekusi secara terukur.
“Mencapai progres tersebut di Papua bukanlah hal yang mudah mengingat tantangan geografis yang luar biasa, namun ini bukti nyata dedikasi tim. Dengan sisa waktu yang ada, kami optimis proses verifikasi ini dapat tuntas seratus persen pada Agustus 2026,” kata Roberth.
Melalui kolaborasi kelembagaan yang kuat, perbaikan tata kelola data kelistrikan nasional diharapkan dapat terwujud secara optimal dari hulu ke hilir.
Data yang transparan dan valid dari seluruh pelosok Papua kelak menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. (**/ros)
