SORONG-Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya Yanto Ijie mengapresiasi kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, yang mana dalam dua periode banyak memberikan perhatian khusus dan merubah wajah tanah Papua dalam segala aspek.
“Diantaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kebijakan afirmasi rekrutmen ASN dan pegawai BUMN bagi anak-anak asli Papua. Kemudian kebijakan BBM satu harga di seluruh pelosok tanah Papua. Selanjutnya, penetapan otsus jilid II yang berpihak kepada orang asli Papua dan pembentukan 4 daerah otonom baru provinsi di tanah Papua,” katanya , Kamis (23/11).
Berita Terkait
Lanjutnya, Berkenaan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Provinsi Papua Barat Daya tanggal 24 November 2023 ini, Yanto, mengharapkan kehadirannya dapat membawa perubahan yang lebih baik di tanah Papua khusus di Papua Barat Daya.
“Kami masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya mengharapkan bapak Presiden Jokowi kiranya berkenaan memerintahkan Menteri Dalam Negeri mempercepat proses penetapan dan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya yang sampai saat ini belum ada kepastian,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa, MRP Papua Barat Daya merupakan lembaga yang mempunyai peran penting sesuai pasal 20 ayat 1 Huruf (a) yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
“Mengingat pelaksanaan pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024, sehingga MRP Papua Barat Daya harus segera dilantik,” katanya.
Dikatakan juga, Fopera dan seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya mengharapkan adanya kebijakan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Provinsi Papua Barat Daya yang mana tahun 2024 mengalami penurunan drastis, lebih 50 persen dari alokasi DBH Migas tahun 2023.
Yang mana Pengurangan DBH Migas di Provinsi Papua Barat Daya, akan berdampak terhambatnya program nasional penurunan angka stunting dan juga penurunan kemiskinan ekstrim dan inflasi daerah akan semakin bertambah.
“Tentunya penurunan DBH Migas akan berdampak pada masyarakat asli Papua di sekitar ring 1 daerah penghasil, yang selama ini menggunakan dana pembagian DBH Migas untuk kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi,” pungkasnya.(zia)
