Konservasi Indonesia: PBD merupakan Hotspot dari Keanekaragaman Hayati
SORONG-Hasil identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (KLHK), NASA dan Konservasi Indonesia temukan wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mampu berkontribusi dalam inisiatif nasional hingga global.
Hal tersebut dikatakan Sahul Papua Program Director Konservasi Indonesia, Meity Mongdong, bahwa Proses identifikasi tingkat keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia, telah dimulai sejak Juli 2021 hingga Desember 2022.
“Inisiasi identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama NASA dan mitra pembangunan Konservasi Indonesia, juga mendapati bahwa hasil identifikasi sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya,” katanya usai kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Panorama, Selasa (23/5)
Lanjutnya, Begitupun dengan metode dalam Perdirjen KSDAE No.P.8 tahun 2020 yang dinilai sesuai untuk diaplikasikan dalam upaya mencapai target provinsi berkelanjutan, sekaligus hasil identifikasi yang dapat diintegrasikan dalam penilaian dan perhitungan aset ekosistem di Indonesia.
“Dalam proses identifikasi, luasan bentang darat yang diteliti yaitu seluas 3.838.115 hektar yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Papua Barat, dan 1.407.786 hektar di Papua Barat Daya. Analisis dilakukan dengan mencakup tutupan lahan, elevasi, struktur batuan (litologi), tumbuhan, vertebrata, ketersediaan air, dan cendrawasih sebagai fauna ikonik Tanah Papua,” ungkapnya.
Menurutnya, Secara garis besar bahwa penelitian kawasan Kehati tinggi yang dimaksud mengidentifikasi wilayah Kaimana, Tambrauw, dan Teluk Bintuni sebagai 3 wilayah dengan jumlah tipe ekosistem terbanyak, yaitu 50% dari total 127 tipe ekosistem.
Meity mengatakan sementara itu lebih dari 1.200 jenis tumbuhan yang ada, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Manokwari, Teluk Bintuni dan Pegunungan Arfak memiliki jenis tumbuhan terbanyak. Selanjutnya, Kaimana, Teluk Bintuni, Manokwari, Tambrauw, dan Manokwari Selatan tercatat sebagai areal-areal dengan spesies vertebrata terbanyak, yaitu mencapai lebih dari 500 jenis.
Sehingga, kata Meity bahwa Pemerintah Indonesia telah menemukan Papua Barat dan Papua Barat Daya memiliki ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, kaya dan sehat.
“Namun demikian, kita melihat temuan pemerintah secara nasional dengan metodologinya tidak meng-cover sedemikian detail. Kami melihat Papua Barat dan Papua Barat Daya ini sangat unik dan merupakan hotspot dari keanekaragaman hayati. Sehingga kami melanjutkan survei yang lebih detail lagi untuk mengetahui seperti apa keanekaragaman hayati yang ada di sini,” kata Meity.
Meity menambahkan di saat bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki mandat yang sama.
“Sehingga 2 survei ini menjadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Tujuan dari eksplorasi menguak keanekaragaman hayati di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini untuk memberikan informasi yang lebih lengkap untuk keanekaragaman hayati menjadi arah pengembangan pembangunan di Papua Barat Daya,” ujarnya.
“Tidak ada tempat di dunia ini yang seistimewa Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga kami sangat berharap arah pembangunan, strategi, dan rencana dibuat berdasarkan semua keunikan dan kekayaan ini,” sambungnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad, M.Si melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST.M.Si menyambut baik hasil identifikasi tersebut.
“Pemerintah Papua Barat Daya tentunya menyambut baik kebijakan yang terkait kawasan-kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Sebagai provinsi baru kami tentu berharap bahwa kebijakan hari ini dapat menjadi awal yang kuat. Agar kita dapat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan pembangunan yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tidak hanya itu, dirinya mengingatkan bahwa salah satu tujuan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya adalah mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang harus terus dikawal.
“Kemudian keanekaragaman hayati ini juga sudah ada dalam Inpres No.1 Tahun 2023, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua kebijakan yang diambil oleh OPD teknis harus mengacu kepada Inpres itu,” pungkasnya.(zia)
