AIMAS – Guna memastikan kesiapan pengamanan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Polres Sorong bersama seluruh stakeholder melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024, bertempat di Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong.
Apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong, AKBP Yohanes Agustiandaru, SH, S.IK, MH, kali ini melibatkan seluruh stakeholder mulai dari instansi TNI/ Polri beserta aparat penegakan hukum lainnya, instansi pemerintah legislatif dan eksekutif, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta tamu undangan.
Dalam amanat yang dibacakan Kapolres Sorong, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si mengatakan, bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024. Dengan demikian maka Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa, Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Dimana Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” tulis Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan Kapolres Sorong.
Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa diminta berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024. Terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri
karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI dan seluruh instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak tanggal 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024.
“Secara nasional, operasi ini diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu. Dimana 333 personel diantaranya disiagakan untuk mengamankan Pemilu di wilayah hukum Polres Sorong,” sebut Kapolres, Ndaru.
Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/ zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar ‘Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa Diatas Kepentingan Kelompok’, guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, Propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai.
Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), Operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres jajaran. Melalui dukungan Sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan Command Center mampu mengintegrasikan data maupun informasi. Sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 juga diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024, serta mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan,” lanjutnya.
Kapolri meminta setiap Polda dan Polres jajaran agar terus melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing. Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas.
Sebab, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 Provinsi dan 85 Kabupaten/ Kota berkategori kerawanan tnggi, serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 Provinsi dan 1 Kabupaten/ kota berkategori sangat rawan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Sorong mengaku saat ini pihaknya masih melakukan pemetaan terkait wilayah mana yang dinilai berada di daerah rawan.
“Sejauh ini, mungkin perhatian akan difokuskan di wilayah dengan karakteristik geografis yang cukup jauh, sehingga membutuhkan jumlah personel cukup banyak, saat pengamanan di TPS nanti,” imbuh Kapolres. (ayu)
