Kado Istimewa Peringatan Hari Integrasi Papua
SORONG – Tokoh intelektual Papua Barat, Julian Kelly Kambu,ST,MSi mengharapkan kepada pemerintah pusat agar bertepatan dengan Hari Integrasi Papua ke dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei mendatang, pemerintah pusat melalui DPR RI menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Barat Daya (RUU- PBD).
Kepada Radar Sorong, tokoh intelektual yang sebelumnya didaulat sebagai Juru Bicara (Jubir) Tim Pemekaran PBD mengisahkan bahwa selama kurang lebih 16 tahun berjuang, komitmen rakyat Papua Barat hanya satu yaitu menjawab kesenjangan sosial dan sentuhan pembangunan rakyat Papua Barat khususnya di wilayah Sorong Raya dengan provinsi lain di Indonesia. ”Kalau bisa, di momentum Hari Integrasi Papua pada tanggal 1 Mei 2022 nanti, menjadi kado istimewa yaitu pengesahan RUU-PBD menjadi UU dari pemerintah pusat kepada rakyat Papua Barat,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.
Menurutnya, sejak resmi berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1969, Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) baru mulai dibangun melalui program rencana pembangunan lima tahun (Repelita) pertama pada tahun 1971. Itu artinya, tanah Papua sangat terlambat dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dari provinsi lain di Indonesia. Oleh karenanya, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, tanah Papua yang luarnya tiga setengah kali Pulau Jawa, harus dibangun dengan konsep pemekaran.
Konsep pemekaran lanjut Kelly Kambu, bertujuan untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah pusat dan daerah, mengangkat harkat dan martabat orang Papua. ”Bicara soal sejahtera itu tidak turun dari langit, tetapi harus diperjuangkan. Tidak ada pemekaran suatu daerah yang membunuh atau menyengsarakan rakyat. Buktinya provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat,red) hadir, banyak orang yang merasakan manfaatnya,” tegas Kelly Kambu.
Jika tidak ada pemekaran provinsi, Kelly menilai akan terjadi ribuan pengangguran intelektual, kesempatan kerja semakin sulit dan keadaan ini akan terus menjadi momok dan bisa menjadi dasar mosi tidak percaya rakyat Papua Barat kepada pemerintah pusat. Kelly menegaskan bahwa pemekaran provinsi bukan untuk kepentingan para elit politik, tetapi murni perjuangan dan aspirasi yang murni datang dari rakyat. (ris)
