SORONG – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmen memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Rose Quartz Crystal Ballroom, Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (16/7/2026). Pertemuan strategis tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam merumuskan langkah konkret menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pasokan pangan, serta mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, TNI, BPS, Bulog, Pertamina, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPID. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, hadir mewakili Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, sementara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Viktor F. Salossa, yang hadir atas nama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam sambutannya, Viktor F. Salossa menyampaikan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi melalui koordinasi antarlembaga, termasuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan konektivitas transportasi yang menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Ia juga mengapresiasi capaian Papua Barat Daya yang pada tahun 2024 berhasil masuk dalam jajaran sepuluh daerah terbaik secara nasional dalam pelaksanaan pengendalian inflasi. Meski demikian, pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan ekonomi masih cukup besar, terutama di tengah efisiensi anggaran serta perubahan kondisi pasar yang berpotensi memengaruhi harga komoditas dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh anggota TPID dinilai menjadi kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, memaparkan perkembangan inflasi terkini di Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa inflasi daerah pada Juli 2026 masih berada di atas sasaran inflasi nasional sehingga memerlukan perhatian bersama. Berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir. Selain itu, faktor cuaca yang kurang mendukung juga berdampak terhadap produksi dan distribusi hasil perikanan sehingga turut mendorong kenaikan harga di pasaran.
Bank Indonesia menilai pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga, tetapi juga memerlukan kebijakan yang terintegrasi. Sejumlah langkah yang didorong antara lain pelaksanaan operasi pasar murah, penguatan distribusi bahan pokok, peningkatan kerja sama antar daerah dalam pemenuhan pasokan pangan, serta optimalisasi koordinasi seluruh anggota TPID agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan inflasi pada bulan-bulan berikutnya.
Paparan mengenai kondisi inflasi juga disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengulas perkembangan indeks harga dan kondisi inflasi di Papua Barat Daya sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selanjutnya, seluruh peserta mengikuti sesi diskusi untuk membahas berbagai strategi penguatan distribusi pangan, stabilisasi harga, serta langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga akibat gangguan cuaca maupun distribusi logistik.
Sebagai tindak lanjut dari penguatan sinergi tersebut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerja sama antar daerah (Business to Business/B2B) sebagai bentuk komitmen memperkuat jaringan pasokan pangan antarwilayah. Kesepakatan ini diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi komoditas strategis, menjaga ketersediaan pasokan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah sehingga stabilitas harga dapat terus terjaga.
Melalui High Level Meeting TPID ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta instansi terkait diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya yang berkelanjutan.(*/zia)
