Yanto:Lebih dari 80 Persen Pimpinan OPD adalah OAP
SORONG- Forum Pengawal Aspirasi Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi kepemimpinan Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad selama 6 bulan.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu cafe di, Rabu (7/6).
Ketua Fopera Provinsi PBD, Amus Yanto Ijie menjelaskan dinamika dan perjalanan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya telah berusia 6 bulan. Dibawa kepemipinan Muhammad Musa’ad provinsi baru tersebut telah berjalan dengan baik.
“Kami apresiasi bapak Pj Gubernur PBD yang mana telah memimpin Provinsi Papua Barat Daya ini kurang lebih 6 bulan dan telah berjalan dengan aman baik dan norma-normal saja,”jelasnya.
Menurut pandangan masyarakat, sambung Yanto Ijie bahwa Muhammad Musa’ad telah maksimal memimpin Provinsi Papua Barat Daya. Hal itu dibuktikan dengan beberapa tugas pokok yang diamanatkan oleh pemerintah melalui UU nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Yang mana , tambah dia UU mengamanatkan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mempunyai tugas untuk membentuk kelembagaan pemerintahan. Kedua, melantik pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi PBD.
“Ketiga adalah terkait dengan personil pemindahan pegawai dan yang berikut adalah tentang pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya. Dan pembentukan DPR Provinsi Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan otonomi khusus,” ungkapnya.
Selanjutnya, UU mengamanatkan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Pilkada tahun 2024.
“Sebagai forum dan teman-teman yang ikut berjuang menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya ini kami juga melihat kerja-kerja Gubernur ini sudah sangat maksimal,”sanjungnya.
Yanto meminta Pj Gubernur segera melakukan pelantikan pejabat eselon III di Provinsi Papua Barat Daya agar membantu tugas Pj Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami berharap dalam beberapa waktu kedepan Gubernur segera melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV. Sebab pelantikan itu adalah hak prerogratif Gubernur berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh lembaga assessment dari Universitas Negeri Cendrawasih dan juga lembaga-lembaga lain yang sudah dilibatkan,”tuturnya.
Yanto menyinggung perihal pertanyaan dari sekelompok masyarakat yang ingin mengontrol pemerintahan.
“Pertanyaannya kontrol sosial yang dimaksud kepada Gubernur seperti apa. Karena dari tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur sejauh sudah berjalan normal, bahkan terbilang cukup berhasil,”ungkapnya.
Dia menegaskan pihaknya lah yang pertama kali memimpin demo di kantor gubernur provinsi Papua Barat Daya. Guna meminta keterwakilan OAP dalam hal distribusi pejabat OPD. Permintaan tersebut telah dijawab oleh Pj Gubernur. Dimana pimpinan OPD sudah 80 persen lebih adalah OAP.
“Semua permintaan kami tersebut telah terpenuhi,”pungkasnya seraya menambahkan Pj Gubernur PBD dalam kepemimpinannya sangat terbuka dan siap menerima siapapun baik di kantor maupun di kediaman.(rin)
